Download File Audio Kajian (.rm) Part 1
Download File Audio Kajian (.rm) Part 2
Download File Audio Kajian (.rm) Part 3
__________________________
Inilah jihad defensif yang disebutkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Adapun jihad defensif merupakan bentuk jihad paling penting melawan musuh yang menyerang agama dan kehormatan, maka hukumnya wajib menurut ijma’ ulama. Musuh penyerang yang merusak agama dan dunia, tidak ada sesuatu pun yang lebih wajib setelah keimanan selain melawannya. Maka tidak dipersyaratkan syarat apapun dalam jihad defensif, karena musuh penyerang harus dilawan sesuai kemampuan yang ada. Para ulama telah menegaskan hal itu, baik dari para ulama sahabat kami (madzhab Hambali, pent) maupun ulama-ulama (madzhab) lainnya. Maka harus dibedakan antara jihad melawan musuh penyerang yang zalim lagi kafir dengan jihad menyerang orang kafir di negeri mereka.”
Pembatasan jihad defensif hanya untuk membela Negara Islam saja adalah pembatasan yang tidak bisa diterima, bahkan ia adalah pembatasan yang salah dan batil. Justru jenis jihad yang oleh para ulama fiqih dinamakan jihad defensif disyariatkan untuk membela kaum muslimin, sebelum membela tanah air kaum muslimin.
Pembatasan jihad defensif hanya untuk membela Negara Islam saja adalah pembatasan yang tidak bisa diterima, bahkan ia adalah pembatasan yang salah dan batil. Justru jenis jihad yang oleh para ulama fiqih dinamakan jihad defensif disyariatkan untuk membela kaum muslimin, sebelum membela tanah air kaum muslimin.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dengan pertolongan Allah semata, kita
akan mulai menjawab pertanyaan sesat mereka dan membantah hujah setan rendahan
mereka. Kita bersandar kepada daya, kekuatan dan taufik Allah semata. Maka saya katakan:
Pertanyaan ini dijawab dari beberapa
aspek:
Pertama
Kita katakan bahwa pertanyaan ini
sendiri keliru, karena dibangun di atas akidah mereka yang mengkafirkan seluruh
kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin hari ini yang
diperintah oleh orang-orang yang kafir dan murtad; yang bagi kita berdasar
pendapat yang lebih benar di kalangan para ulama terhitung diyarul kufri
(negara kafir), dan hal ini pula yang mereka tegaskan sendiri di akhir
pertanyaan tersebut.
(Mengkafirkan seluruh kaum muslimin
yang tinggal di negeri kafir) Inilah pangkal kesalahan parah dan kesesatan
nyata mereka. Abu Maryam Al-Mukhlif telah menegaskannya secara terang-terangan
atau ia hampir menegaskannya secara terang-terangan dalam sebagian tulisannya
yang telah saya lihat.
Ini adalah pendapat yang tidak
dikenal kecuali dari sebagian Khawarij zaman dahulu. Sebagian
Khawarij itu menyatakan bahwa orang yang di luar kelompoknya maka dia kafir.
Sebagian lagi mengatakan bahwa orang Islam yang tinggal di negeri lain yang
tidak mau hijrah ke negerinya Khawarij itu maka dia kafir. Dan pendapat ini
diadopsi oleh Abu Maryam al Mukhlif dan para pengikutnya. Menurut mereka, orang
Islam yang tinggal di negara yang diatur dengan hukum kafir juga menjadi kafir.
Karena mungkin dianggap berwala’ kepada perintah murtad, atau dianggap tidak
kufur dengan thaghut murtad setempat.
Kebenaran yang tidak ada sedikit pun
keraguan padanya dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di
kalangan ulama tentangnya adalah tidak mesti berkonskuensi antara status sebuah
negara dan status penduduknya.
Tidak mesti sama hukum antara status
negara dengan status penduduknya. Kadang negaranya adalah negara kafir, tapi
mayoritas penduduknya muslim. Kadang juga sebaliknya, negaranya adalah negara
Islam tapi mayoritas penduduknya adalah orang kafir, dan hal itu bukan hal yang
aneh. Dulu pemerintah Islam berdiri di Madinah (Darul Islam), ketika Madinah
menaklukan Khaibar, maka Kahibar menjadi Darul Islam. Tapi mayoritas di Khaibar
itu penduduknya kafir karena beragama Yahudi. Atau negaranya Darul Kufri tapi
mayoritas penduduknya muslim, seperti Albania. Itu pernah menjadi negara
komunis, sementara mayoritas penduduknya muslim. Disebutkan masuk Islam sejak
zaman Sulaiman dari Daulah ‘Utsmaniyah. Atau Rusia, pernah ratusan tahun berada
di bawah Daulah ‘Utsmaniyah. Saat itu Darul Islam, tapi mayoritas penduduknya
adalah Kristen Ortodok. Maka tidak ada mesti sama antara hukum negara dengan
penduduknya, karena seseorang itu dinilai muslim atau tidak bukan dilihat dari
dimana dia tinggal, tapi bagaimana dia memenuhi syarat-syarat sebagai muslim.
Seperti punya ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan yang memenuhi
syarat-syarat keimanan.
Karena sebuah negara disebut negara
Islam atau negara kafir berdasar hukum-hukum Islam atau hukum-hukum kafir yang
berlaku di negara tersebut, yaitu hukum-hukum yang diterapkan dan ditinggikan
oleh kekuasaan politik yang berkuasa di negara tersebut.
Maka kita bisa mendapatkan sebuah
negara Islam yang seluruh penduduk atau mayoritas penduduknya umat Islam. Kita
juga bisa mendapatkkan sebuah negara Islam yang seluruh atau mayoritas
penduduknya orang kafir, misalnya jika mereka menerima perjanjian dzimmah
dengan kita dan mereka rela diatur dengan syariat Islam. Demikianlah, terkadang
didapatkan sebuah negara kafir sementara mayoritas penduduknya umat Islam dan
terkadang didapatkan sebuah negara Islam sementara mayoritas penduduknya
ornag-orang kafir.
Masalah ini telah dikenal luas di
kalangan ulama dan dijelaskan dalam buku-buku mereka. Dari kalangan ulama
kontemporer, syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi telah membahasnya panjang lebar
dalam bukunya Ar-Risalah Ats-Tsalatsiniyah saat menyebutkan kesalahan
kedua dalam masalah pengkafiran, yaitu mengkafirkan atas dasar kaedah “hukum
asal masyarakat adalah kafir” karena negara tempat mereka hidup adalah negara
kafir.
Demikian pula masalah ini telah
diingatkan dan dijelaskan oleh syaikh Hasan Qaid Abu Yahya Al-Libi hafizhahullah
dalam bukunya Minnatul Khabir fi Hukmi Iqamatil Hudud fi Daril Harbi wat
Ta’zir, pada awal buku tersebut saat membahas masalah pembagian dunia
menjadi negeri Islam dan negeri kafir. Beliau meneliti dan menarik
kesimpulan tentang definisi kedua negara tersebut serta hukum-hukumnya,
kemudian beliau mengingatkan permasalahan ini dan mengutip sejumlah perkataan
ulama.
Maka hendaknya saudara pencari
kebenaran mengkaji kedua tulisan tersebut, karena ia merupakan pembahasan yang
penting dan dengannya diketahui jawaban atas bagian kedua dari pertanyaan
tentang jihad defensif ini. Di sini saya hanya mengisyaratkan secara ringkas dan
mencukupkan diri dengan menyebutkan referensi (yang harus dikaji). Allah semata
yang memberi taufik.
Hendaklah diketahui bahwa kesalahan
parah Abu Maryam Al-Mukhlif dan pengikutnya ini termasuk salah satu bukti
kelemahan pengetahuan mereka dan jauhnya mereka dari pengkajian secara mendalam
dalam bidang ilmu, dan bahwa mereka bukanlah termasuk golongan ulama. Mereka
tertipu oleh istilah-istilah, lafal-lafal dan ungkapan-ungkapan tanpa melakukan
pengkajian yang mendalam dan pemilah-milahan terhadap makna-makna berbagai
istilah, ladal dan ungkapan tersebut.
Kedua
Penyataan bahwa “jihad defensif itu
hanya disyariatkan untuk membela negara Islam” adalah perkataan Abu Maryam
Al-Mukhlif sendiri, hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan ini berasal darinya
dan diterima darinya.
Pembatasan jihad defensif hanya untuk
membela Negara Islam saja adalah pembatasan yang tidak bisa diterima, bahkan ia
adalah pembatasan yang salah dan batil. Justru jenis jihad yang oleh para ulama
fiqih dinamakan jihad defensif disyariatkan untuk membela kaum muslimin,
sebelum membela tanah air kaum muslimin. Sementara negara itu hanya mengikuti
kaum muslimin.
Tanah air itu tidak menjadikan
seorang pun suci. Dari sini, sebenarnya tanah air sendiri tidak memiliki status
hukum. Status hukum itu untuk penduduknya, dengan penduduknya dan dengan
hukum-hukum yang berkuasa atas penduduk di tanah air atau negara tersebut.
Dengan demikian jihad defensif disyariatkan untuk membela kaum muslimin,
sebelum membela tanah air kaum muslimin.
Jihaad defensif adalah jihad melawan
musuh yang menyerang agama, kehormatan, tanah air dan harta kaum muslimin.
Maka status sebuah negara sebagai
negara kafir ataukah tetap berstatus negara Islam tidaklah memiliki pengaruh
(bagi wajibnya jihad defensif).
Andaikata kita memilih salah satu
pendapat yang lain dalam masalah negara, misalnya seperti pendapat sebagian
ulama fiqih bahwa negara Islam sama sekali tidak akan pernah berubah statusnya
menjadi negara kafir, atau pendapat imam Abu Hanifah bahwa sebuah Negara Islam
tidak akan berubah menjadi negara kafir kecuali dengan tiga syarat yang mereka
sebutkan. Maka secara otomatis argumentasi kalian (Abu Maryam Al-Mukhif) telah
patah dan usaha kalian telah sia-sia.
Maka kita akan kembali mendiskusikan
masalah status negara, dan kalian tidak akan mampu menyelesaikan perbedaan
pendapat para ulama fiqih tersebut dengan cara yang pasti (memutus perbedaan
pendapat), karena ia adalah permasalahan fiqih yang menjadi lahan perbedaan
pendapat dan ijtihad yang sudah sangat terkenal. Masing-masing pendapat dalam
masalah tersebut telah dikatakan oleh ulama senior di kalangan ulama-ulama kaum
muslimin.
Intinya, jihad defensif bukan
bermakna jihad membela negara Islam semata, namun maksimal bisa dikatakan bahwa
jihad membela negara Islam hanyalah salah satu makna dan salah satu tujuan dari
jihad defensif, bukan seluruh maknanya dan bukan pula seluruh tujuannya. Maka
jihad defensif pertama kalinya adalah jihad melawan orang-orang kafir yang
menyerang dan memerangi agama Islam, kemudian jihad melawan musuh yang
menyerang kehormatan lainnya, baik menyerang nyawa, harta, harga diri maupun
tanah air!
“Barangsiapa terbunuh karena membela
hartanya maka dia syahid, barangsiapa terbunuh karena dia membela nyawanya maka
dia syahid, barangsiapa terbunuh karena dia membela agamanya maka dia syahid,
barang siapa terbunuh membela keluarganya dia juga syahid.” Tidak harus ada
negara Islam lalu negara itu diserang musuh lalu ada jihad defensif, tidak
mesti seperti itu. Ada musuh mau menyerang, merampok harta kaum muslimin maka
perlawanan itu sendiri disebut jihad, kalau mati maka mati syahid. Ada musuh
mau memperkosa kaum muslimah, perlawanan itu sendiri disebut jihad dan jika
mati maka mati syahid
Inilah jihad defensif yang disebutkan
oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Adapun jihad defensif merupakan bentuk
jihad paling penting melawan musuh yang menyerang agama dan kehormatan, maka
hukumnya wajib menurut ijma’ ulama. Musuh penyerang yang merusak agama dan
dunia, tidak ada sesuatu pun yang lebih wajib setelah keimanan selain
melawannya. Maka tidak dipersyaratkan syarat apapun dalam jihad defensif,
karena musuh penyerang harus dilawan sesuai kemampuan yang ada. Para ulama
telah menegaskan hal itu, baik dari para ulama sahabat kami (madzhab Hambali,
pent) maupun ulama-ulama (madzhab) lainnya. Maka harus dibedakan antara jihad
melawan musuh penyerang yang zalim lagi kafir dengan jihad menyerang orang
kafir di negeri mereka.”[1]
Jika jihad dibatasi hanya sebatas
membela negara Islam, maka seperti di Suriah tidak termasuk jihad. Orang Islam
tinggal di negara yang pemerintahannya kafir, berarti bukan Negara Islam jika
menurut Abu Maryam al Mukhlif. Berarti membela umat Islam yang dibantai di situ
jika bukan jihad namanya apa?
Seperti juga di Afghanistan, dulu raja
sebelum revolusi komunis juga raja sekuler. Setelah digulingkan dan diganti
oleh pemimpin rezim komunis di Afghanistan dan umat Islam melawan, apa itu
namanya juga bukan juhad hanya karena negaranya bukan komunis?
Orang-orang Islam di Xin Jian, jelas
mereka berada di wilayah yang dikuasai republik komunis Cina. Apakah lalu
perlawanan kaum muslimin di situ tidak disebut jihad hanya karena tinggal di
negara yang menerapkan hukum komunis?
Ketiga:
Perlu ditanyakan (kepada Abu Maryam
Al-Mukhlif), apa batas-batas geografis bagi negara yang merupakan negara Islam
dan negara yang merupakan negara kafir dalam realita hari ini? Anda melihat
hari ini banyak negara yang campur-aduk.
Wilayah Waziristan misalnya, apakah
statusnya? Jika Anda memperhitungkan peta politik sesuai undang-undang positip
kenegaraan yang berlaku pada hari ini, maka Waziristan adalah bagian dari
negara Pakistan. Hal ini semata tidak cukup untuk menilai status Waziristan,
karena penilaian sebenarnya didasarkan kepada hukum-hukum yang berlaku di
Waziristan dan kekuatan serta kekuasaan yang mengawal penegakan hukum-hukum
tersebut. Penduduk Waziristan terang-terangan melaksanakan agama Islam, mereka
berhukum kepada syariat Allah dengan kekuatan
mereka dan atas dasar sukarela di beberapa daerah di Waziristan, segala puji
bagi Allah.
Tidak bisa dikatakan penduduk
Waziristan menerapkan hukum Allah atas izin orang-orang kafir, karena
pemerintah Pakistan tidak sepenuhnya menguasai Waziristan. Pakistan hanya
mencukupkan diri dengan adanya penyebutan nama Waziristan sebagai bagian dari
negara Pakistan, namun pemerintah Pakistan sendiri tidak mampu menerapkan
sebagian besar keinginannya atau tidak mampu mencegah sebagian besar keinginan
penduduk di Waziristan.
Kaum muslimin di Waziristan
menerapkan hukum Allah secara indipenden, di mana pemerintah Pakistan tidak
mampu menghalangi mereka. Pemerintah Pakistan hanya bisa mencoba untuk
melemahkan dan menekan Waziristan agar ikut kepada keinginan Pakistan melalui
cara-cara lain, seperti cara-cara politik dan ekonomi. Jadi Waziristan memiliki
kondisi politik dan sosial yang khas.
Adapun jika Anda menilai Waziristan
dari aspek kemerdekaan wilayah lokal dan penduduk suku-sukunya dalam bentuk
kemerdekaan tertentu, di mana mereka bisa menerapkan syariat Allah, mereka bisa
melaksanakan sebagian besar syiar-syiar dan syariat-syariat Islam yang mampu
mereka kerjakan, mereka mengangkat panji jihad dan tidak mengakui kedaulatan
pemerintah Pakistan yang telah murtad seperti telah kami jelaskan di atas…namun
pada sisi lain mereka juga belum merdeka sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan
mereka.
Sampai saat ini mereka masih diam,
tidak mengumumkan kemerdekaan wilayah Waziristan, pemisahan dari negara
Pakistan dan melakukan aksi militer secara terang-terangan atas sikap tersebut,
karena pertimbangan-pertimbangan kekuatan, kelemahan, kemampuan,
kemaslahatan-kemaslahatan dan kerusakan-kerusakan. Terkadang wilayah-wilayah
ini bisa disebut negara Islam menurut istilah para ulama fiqih.
Jika dilihat definisi dari ulama fiqih,
pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa Darul Islam itu adalah wilayah yang
di situ diterapkan hukum Islam. Jika kita lihat dari contoh di atas maka di
situ hukum Islam juga diterapkan, maka di wilayah itu juga bisa disebut Darul
Islam.
Hal yang sama terjadi pada sebagian
besar wilayah Afghanistan, di mana mujahidin meraih kemenangan dan kekuasaan
merekalah yang paling tinggi. Mereka bertempur melawan musuh-musuh Allah,
menyerang, mundur, kemudian menyerang lagi, hit and run. Musuh tidak
mampu menguasai mujahidin, namun mujahidin pun belum mampu mengusir musuh
secara total.
Dan dimana penduduknya jika ada masalah
maka kembalinya kepada pengadilan syari’at milik Taliban, sekalipun secara
pemerintahan tidak menampakkan diri. Tapi gubernur yang diangkat Karzai di
daerah-daerah di situ nyaris tidak ada pekerjaan selain kantor dan gaji, tapi
secara fakta di lapangan dia tidak ada kuasa apa-apa terhadap rakyat.
Dan yang seperti itu secara fiqih juga
bisa disebut sebagai Darul Islam.
Contoh yang paling menonjol adalah
propinsi Helmand, di mana mujahidin menguasai propinsi tersebut dengan
penguasaan yang nyaris sempurna. Di propinsi ini ada pengadilan-pengadilan
syariat dan masyarakat luas berhukum kepada pengadilan-pengadilan syariat
tersebut, segala puji bagi Allah semata. Meski demikian, peperangan mereka
melawan rezim Hamid Karzai dan tentara penjajah salib juga masih bersifat
maju-mundur dan hit and run.
Hal yang sama dialami oleh Daulah
Islam Irak di negara Irak, beberapa wilayah di negara Chechnya, Somalia dan
lain-lain. DI daerah-daerah itu mujahiddin berkuasa dan rezim sekuler tidak bisa
berbuat apa-apa sekalipun secara hukum internasional itu dianggap namanya
bagian dari Irak, batas-batas geografisnya juga disebut Irak. Tapi faktanya,
rezim Nuri al Maliki tidak ada kekuasaan di situ. Jangankan bicara tentang
propinsi Anbar atau Shalahuddin atau Diala, di Baghdad saja yang sebagai Ibu
kota pemerintahan, mujahiddin itu sehari bisa melakukan operasi bom syahid bisa
sampai 13 bom mobil di satu tempat sehari. Yang itu nyaris bisa dibilang
tentara dan polisi itu tidak bisa apa-apa. Tiap hari ada pejabat atau polisi
mati di tangan mujahidin itu presiden atau Perdana Meterinya tidak bisa berbuat
apa-apa. Artinya rezim itu hanya punya nama saja, namun secara devakto mereka
tidak punya kekuasaan atas rakyat selain menangkapi, menyiksa warga sipil.
Di Somalia juga seperti itu, paling
wilayahnya di Ibu Kota Mogadishu saja yang jaga juga tentara asing seperti
Kenya, Ethiopia, Uganda, Burundi. Dan di daerah lain pemerintahannya yang
berkuasa adalah mujahidin, sekalipun di dunia Internasional tidak ada yang
mengakui pemerintahan Islam Somalia. Tapi menurut faktanya secara hukum fiqih
bisa disebut Darul Islam.
Maka ditanyakan balik kepada si
penanya yang membantah, “Wilayah-wilayah ini tidak keliru bila dikatakan Negara
Islam, bahkan itulah pendapat yang lebih menonjol dan kuat. Para ulama madzhab
Syafi’i berkata, “Jika ia mampu untuk membangkang di negara kafir (darul harbi)
dan mengucilkan diri maka ia wajib tinggal di tempat tersebut, sebab tempat
tinggalnya tersebut adalah negara Islam. Jika ia berhijrah, niscaya tempat
tersebut akan menjadi negara kafir (darul harbi), sehingga tindakan hijrah itu
diharamkan baginya. Kemudian jika ia mampu untuk memerangi orang-orang kafir
dan mengajak mereka untuk masuk Islam, maka ia wajib melakukannya. Jika ia
tidak mampu, maka ia tidak wajib melakukannya.”[2]
Misalkan orang Islam yang tinggal di Xin
Jiang, dia minoritas, muslim suku Uyghur di tengah mayoritas bangsa Han yang
komunis,musyrik. Jika dia bisa bertaha
di situn, mempertahankan beberapa desa umpamanya, maka menurut para ulama
Syafi’i bahwa beberapa desa itu mejadi Darul Harbi , dia tidak boleh hijrah
dari situ. Karena jika dia tinggalkan daerah itu maka nanti dikuasai
oarang-orang Han dan menjadi Darul Kufri semuaya. Bahkan jika dia mampu berdakwah
atau berjihad maka dia wajib elakukannya di wilayah itu.
Demikianlah perkataan imam An-Nawawi
dalam Raudhatu Ath-Thalibin mengutip dari imam Al-Mawardi dan beliau menyetujui
kutipan tersebut. Demikian pula pendapat para ulama lainnya pensyarah kitab-kitab
madzhab Syafi’i. Wallahu a’lam.
Menurut pendapat yang dominan dalam
sebagian madzhab, wilayah-wilayah seperti itu juga disebut negara Islam,
seperti pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa selamanya negara Islam
tidak akan berubah menjadi negara kafir.Baik di situ diterapkan hukum kafir
maupun hukum Islam. Yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah Imam Ibnu
Hajar al Haitami al Makki asy Syafi’i. Dimana beliau berpendapat bahwa jika
suatu negara pernah menjadi Darul Islam maka sekalipun nanti di situ diterapkan
hukum kafir, maka status negara itu tetap sebagai negara Islam, tidak menjadi
Negara Kafir.
Juga seperti pendapat sebagian ulama
yang menyatakan negara Islam baru berubah menjadi negara kafir setelah
terpenuhinya beberapa syarat, sementara pada kasus beberapa wilayah tersebut di
atas syarat-syarat itu tidak terpenuhi.
Seperti Imam Abu Hanifah berpendapat
bahwa sebuah Negara Islam hanya bisa menjadi Negara Kafir jika sudah memenuhi 3
syarat. Jika 3 syarat ini tidak terpenuhi, satu atau dua syarat saja yang
terpenuhi maka tetep menjadi Darul Islam.
Atau seperti dikatakan oleh ulama
madzhab Maliki, imam Ad-Dasuqi dalam hasyiyahnya atas Syarh Ad-Dardir
‘ala Mukhtashar Khalil Al-Maliki, “Karena negeri-negeri Islam tidak berubah
menjadi negara kafir (darul harbi) sekalipun orang-orang kafir menguasai
negeri-negeri tersebut selama syiar-syiar Islam (shalat, puasa, dll) masih tegak di
negeri-negeri tersebut.”[3]
Namun menurut mayoritas pendapat para ulama
fiqih dan yang kita ikuti adalah bahwa sebuah Darul Islam berubah menjadi Darul
Kufri syaratnya satu saja, yaitu hukum kafir diterapkan atau berkuasa di negara
tersebut.
Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar
al Haitami al Makki berpendapat bahwa Darul Islam selamanya menjadi Darul Islam
selamanya, tidak mungkin menjadi Darul Kufri.
Dan adalagi pendapatnya Imam Abu Hanifah
bahwa Darul Islam berubah menjadi Darul Kufri jika memenuhi 3 syarat. Jika
hanya satu atau dua syarat saja maka statusnya tetap Darul Islam. 3 Syarat itu
adalah :
1.
Tidak berbatasan dengan Darul Islam. Misalnya Indonesia
yang dulunya pernah menjadi Darul Islam. Ada Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra
Pasai, Banten, Banjar, Kesultanan Makasar, dll yang menjadikan Indonesia itu
menjadi Negara Islam. Dan menjadi Darul Kufri jika memenuhi 3 syarat, salah
satu syaratnya adalah jika seluruh negara tetangganya yang itu menjadi negara
perbatasannya harus Negara Kafir.
2.
Orang Islam tidak merasakan keamanan, tidak ada jaminan
keamanan bagi orang Islam dengan keislamannya. Dan ahlu Dzimmah tidak
mendapatkan jaminan keamanan dengan dzimmah (pajak yang diberikan kepada
negara) yang dia berikan. Jadi baik kafir dzimmi atau orang Islam sama-sama merasa
ditindas, tidak aman. Jika orang Islam dan kafir dzimminya masih merasakan
keamanan maka tidak disebut Darul Kufri.
3.
Hukum kafir diterapkan.
Bahkan seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah membuat istilah Darr Murakab.
Ketika beliau ditanya tentang kasus wilayah Mardin (Turki Tenggara, berbatasan
dengan Irak dan Suriah) itu dulunya adalah wilayah milik Daulah Abbasiyah pada
zaman Turki Saljuk. Kemudian pada masa gelombang serangan Mongol berhasil
diduduki oleh tentara Mongol. Di situ mayoritas penduduknya Islam tapi
diterapkan hukum Jengis Khan. Yang seperti ditanyakan kepada Syaikhul Islam
apakah Darul Kufri atau Darul Islam. Dan beliau menjawab bahwa itu bukan
kedua-duanya, tapi namanya adalah Darr Murakab.
Namun pada intinya, permasalahan Darul Islam menjadi Darul Kufri syaratnya
apa itu adalah ikhtilaf. Ada pendapat banyak ulama yang selama ini kita ikuti
karena kita angggap dalilnya paling kuat adalah Darul Islam berubah menjadi
Darul Kufri selama hukum kafir diterapkan pada negara tersebut. Tapi
bagaimanapun syarat-syaratnya jika kita mengikuti pendapat para ulama di
risalah ini bahwa tidak satupun yang menyatakan bahwa otomatis kemudian
penduduk muslim di situ menjadi orang-orang kafir, misalkan berwala’ kepada
rezim kafirnya dan atau lainnya. Mereka dalam posisi ditindas, dijajah. Kalau
umat Islamnya bisa imtina’, mempertahankan diri lalu bisa i’tizal, mengucilkan
sebagian wilayah yang mereka duduki untuk tidak tunduk kepada pemerintahan
pusat yang kafir maka menurut sebagian ulama seperti madzhab Syafi’i, Imam ad
Dasuki al Maliki itu bisa disebut Darul Islam.
Disini disebutkan bukan membahas mana yang lebih rajih pendapatnya, tapi
hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa penegasan dari Abu Maryam al Mukhlif yang
menyatakan bahwa semua negara sekarang sudah menjadi Darul Kufri itu tidak disepakati
oleh semua ulama, baik secara fiqih atau fakta lapangannya.
Sekarang ini kita tidak sedang
membahas permasalahan negara-negara dan melakukan tarjih di antara
pendapat-pendapat yang ada. Namun apapun keadaannya, engkau wahai orang yang
membantah tak memiliki cara yang qath’i untuk menamakan wilayah-wilayah
tersebut sebagai negara kafir!
Jika engkau menetapkan jenis negara
pertengahan antara kedua Negara tersebut, yaitu negara campuran, seperti yang
dilakukan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya tentang
wilayah Mardin, maka wilayah-wilayah tersebut di atas juga bisa dikategorikan
ke dalam jenis negara campuran tersebut. Jika kita menyatakan wilayah-wilayah
tersebut di atas adalah negara Islam atau negara campuran, maka bantahanmu
(bahwa tidak ada kewajiban jihad defensif pada wilayah-wilayah tersebut) telah
gugur.
Secara umum, bagaimana seorang muslim
yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan melarang jihad di jalan Allah
yang merupakan salah satu kewajiban
paling agung yang selalu ditegaskan dan diulang-ulang oleh dalil-dalil syar’i
yang qath’i, hanya lantaran sebuah permasalahan yang sifatnya dugaan (zhanni),
bahkan permasalahan yang sifatnya pemahaman yang salah?[4]
Bukankah hal ini tidak lain hanyalah
sebuah kesesatan yang nyata, kesembronoan, bahkan mempermainkan agama dan bukti
bahwa orang tersebut dibiarkan tersesat oleh Allah Rabb seluruh alam?
Bukankah hal itu benar-benar sangat
layak jika termasuk dalam hal yang dikatakan oleh imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah,
“Tidak dosa setelah dosa kekafiran yang lebih besar dari dosa orang yang
melarang jihad melawan orang-orang kafir dan memerintahkan untuk menyerahkan
kaum wanita umat Islam kepada mereka lantaran kefasikan seorang muslim yang
orang lain tidak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas kefasikan
muslim tersebut?!”[5]
Orang ini telah melarang jihad
melawan orang-orang kafir dan memerintahkan untuk menyerahkan wanita-wanita
kaum muslimin kepada orang-orang kafir (maksud saya, ini adalah konskuensi
pendapat orang ini, meskipun ia tidak secara tersurat mengatakan seperti itu)
karena ia keliru menyangka bahwa jihad defensif itu disyaratkan adanya negara
Islam, yaitu daulah Islam yang berkuasa, di mana dari daulah tersebut jihad
bermula, dan daulah tersebut serta penduduknya dibela; juga karena ia keliru
menyangka bahwa pada hari ini di muka bumi ini tidak ada sebuah wilayah pun
yang disebut negara Islam!!!
Semua hal di atas apabila kita
mengalah dan menuruti pendapat dia (bahwa negaranya negara kafir dan seluruh
penduduknya telah murtad). Sebab, sebenarnya tidak ada kemestian kaitan antara status
negara dan status jihad. Pendapat yang menyatakan bahwa jihad defensif itu
memiliki syarat adanya negara Islam (menurut pengertian istilah fiqih) adalah
persyaratan yang batil, tidak memiliki dalil baik dari Al-Qur’an, as-sunnah,
ijma’ maupun qiyas yang shahih.
Orang-orang yang melesat keluar dari
agama itu (Abu Maryam Al-Mukhlif dan pengikutnya) berkoar-koar memegang teguh
Al-Qur’an dan as-sunnah dalam semua perkara, baik perkara yang besar maupun
perkara yang kecil. Mereka mengklaim memahami semua makna ayat dan hadits.
Maka kami katakan kepada mereka, “Ini
adalah syarat yang kalian buat sendiri, syarat yang diwajibkan oleh akal kalian
yang rusak karena telah bercampur-baur dengan syubhat-syubhat. Jika tidak, lantas di mana kalian mendapatkan
dalil dalam Al-Qur’an, as-sunnah, ijma’, qiyas, pendapat seorang sahabat atau
pendapat seorang ulama yang menyatakan jihad telah gugur dalam kondisi seperti
ini dengan argumentasi bahwa jihad defensif itu hanya wajib dilakukan untuk
membela negara Islam? Ulama mana yang memahami seperti ini dan berpendapat
seperti ini?
Hal ini merupakan bukti yang paling
nyata yang menunjukkan bahwa orang-orang menyimpang ini tidak peduli jika
mereka menyempal dari pendapat para ulama dan sendirian mengikuti pendapat yang
nyleneh dalam perkara-perkara yang kecil dan perkara-perkara yang besar.
Hal ini menjelaskan kepada
orang-orang yang adil bahwa orang-orang yang menyimpang ini memahami perkataan
para ulama dengan mengandalkan pandangan mereka sendiri, apa yang terlintas
dalam benak mereka dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, tanpa
melakukan kajian, penelitian yang cermat, mengikuti jalan para ulama dan
merenungkan secara mendalam tulisan para ulama yang bisa menjelaskan hakekat
persoalan, membatasi hal yang mutlak dan mengkhususkan hal yang umum.
Dulu ada orang yang menyatakan bahwa
Syaikh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin tidak faham tauhid karena beliau dalam
Syarh Utsulu Tsalatsahnya mengatakan bahwa sebuah Darul Islam itu adalah dimana
penduduknya mampu menegakkan syi’ar-syi’ar Islam di situ. Dan ternyata itu
adalah pendapatnya Imam ad Dasuki al Maliki, atau paling tidak itu adalah pendapatnya
Ibnu Hajar al Haitami asy Syafi’i. Artinya memang ada ulama madzhab Syafi’i dan
Maliki yang berpendapat seperti itu. Maka sekalipun kita menganggapnya dhaif
lalu bukan berarti bahwa beliau tidak bertauhid. Dan ini adalah ikhtilf dalam masalah
fiqih, tidak ada kaitannya dengan benar atau tidaknya tauhid.
Keempat
Andaikata kita mengalah lalu menerima
bahwa jenis jihad yang di kalangan para ulama fiqih disebut ‘jihad defensif’
ini adalah jihad untuk membela tanah air yaitu membela negara Islam, maka
maknanya di sini adalah membela negara Islam, berperang dan berjihad untuk
merebutnya kembali dari tangan orang-orang kafir dan mengembalikannya ke dalam
pangkuan Islam, sehingga ia menjadi negara Islam seperti sedia kala.
Dengan demikian penamaan negara
tersebut sebagai negara Islam adalah berdasar statusnya semula.
Pengertian inilah yang diperhatikan
oleh sebagian ulama fiqih yang berpendapat bahwa sebuah negara Islam selamanya
tidak bisa berubah menjadi negara kafir, dan ini merupakan pendapat para ulama
madzhab Syafi’i, meskipun pendapat ini lemah.
Pernyataan yang kami sebutkan tadi
tentang kewajiban perang dan jihad untuk mengembalikan setiap jengkal tanah
kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang kafir merupakan perkara yang telah
disepakati (ijma’) di kalangan ulama fiqih. Pernyataan para ulama dari setiap
madzhab atas hal ini sudah sangat terkenal. Maka hendaklah anda melihatnya
kembali pada tempatnya dalam kitab-kitab para ulama fiqih, sehingga pembicaraan
kita di sini tidak terlalu panjang.
Sekedar untuk mengingatkan, tidak mengapa
apabila di sini kami sebutkan sebagian kecil darinya yang diambilkan dari
madzhab-madzhab yang terkenal.
Madzhab Hanafi
(1). Imam Al-Jashash rahimahullah
dalam Ahkamul Qur’an berkata, “Sudah diketahui bersama dalam keyakinan seluruh
kaum muslimin bahwasanya jika penduduk perbatasan takut terhadap musuh dan
mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh, sehingga mereka
mengkhawatirkan keselamatan negeri, nyawa dan keluarga mereka, maka wajib
hukumnya atas seluruh umat Islam untuk memberangkatkan sejumlah orang yang
mampu mencegah kejahatan musuh terhadap kaum muslimin. Hal ini tidak ada
perbedaan pendapat lagi di antara umat Islam, karena tidak ada seorang pun dari
kaum muslimin yang memperbolehkan duduk-duduk saja sehingga musuh menumpahkan darah
kaum muslimin dan menawan keluarga kaum muslimin.”[6]
(2). Imam Al-Kasani rahimahullah
berkata, “Adapun jika terjadi mobilisasi umum disebabkan musuh menyerang salah
satu negeri kaum muslimin, maka wajib ‘ain hukumnya atas setiap individu muslim
untuk berjihad.”[7]
(3). Imam Zainuddin bin Nujaim dalam
Al-Bahr Ar-Raiq berkata, “Perkataan beliau (imam Al-Kasani) “maka wajib ‘ain
hukumnya jika musuh menyerang” maksudnya adalah seorang istri keluar berperang
tanpa menunggu izin suaminya dan seorang budak keluar berperang tanpa menunggu
izin tuannya. Karena tujuan (melawan musuh) pada saat tersebut tidak tercapai
kecuali jika setiap individu muslim berangkat berperang, maka jihad pun menjadi
wajib atas setiap individu, seperti halnya shalat dan shaum wajib atas setiap
individu.
Berbeda halnya dengan sebelum
terjadinya serangan musuh, tujuan jihad tercapai meski tanpa peran serta istri
dan budak, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggugurkan hak suami
dan tuan.
Hal ini berarti lebih menunjukkan
bahwa seorang anak wajib berangkat untuk berperang (saat musuh menyerang negeri
kaum muslimin) tanpa menunggu izin kedua orang tuanya. Demikian juga jika jihad
telah menjadi fardhu ‘ain, orang yang mempunyai hutang wajib berangkat jihad
tanpa menunggu izin orang yang mempiutangi. Jika suami dan tuan menghalangi,
maka keduanya berdosa, demikian disebutkan dalam kitab Adz-Dzakhirah.
Diperlukan satu persyaratan lagi,
yaitu adanya kemampuan, sehingga orang yang sakit parah tidak wajib berangkat
jihad. Adapun orang yang mampu berangkat meski tidak mampu berperang, maka ia
selayaknya berangkat guna memperbanyak jumlah (pasukan Islam) karena hal itu
akan menggentarkan musuh. Demikian disebutkan dalam kitab Fathul Qadir.
Serangan adalah datangnya musuh
secara tiba-tiba dan masuknya musuh ke dalam negeri Islam tanpa melalui izin.
Demikian didefinisikan dalam kitab Al-Mugharrab. Maksudnya dalam hal ini adalah
musuh melakukan serangan terhadap sebuah wilayah tertentu dari negeri Islam,
maka wajib atas seluruh peduduk wilayah tersebut untuk berjihad melawan
serangan musuh. Demikian pula kewajiban tersebut mengenai penduduk negeri yang
dekat dengan wilayah tersebut jika penduduk wilayah tersebut belum mampu
mengusir musuh. Demikian juga kewajiban tersebut mengenai penduduk negeri yang
dekat dengan penduduk wilayah terdekat tersebut jika penduduk wilayah terdekat
belum mampu mengusir musuh, atau mereka bermalas-malasan atau mereka enggan
(untuk mengusir musuh). Demikianlah kewajiban tersebut terus meluas sampai
akhirnya mengenai seluruh kaum muslimin di belahan bumi timur dan barat.”[8]
Dalam Hasyiyah Ibnu ‘Abidin
rahimahullah dikatakan, “Jihad menjadi fardhu ‘ain jika musuh menyerang salah
satu wilayah perbatasan kaum muslimin, maka pada saat tersebut jihad fardhu
‘ain bagi penduduk yang dekat dengan musuh dan mampu untuk berjihad.
Pengarang kitab An-Nihayah mengutip
dari pengarang kitab Adz-Dzakhirah bahwasanya jihad saat terjadi mobilisasi
umum menjadi fardhu ‘ain atas penduduk yang dekat dengan musuh. Adapun penduduk
yang di belakang mereka dan jauh dari musuh maka hukum jihad adalah fardhu
kifayah atas mereka sehingga mereka boleh tidak berjihad jika mereka tidak
dibutuhkan.
Adapun jika mereka dibutuhkan karena
penduduk yang dekat dengan musuh tidak mampu melawan musuh atau mereka mampu
namun bermalas-malasan dan tidak mau berjihad, maka pada saat tersebut jihad
diwajibkan atas orang-orang yang dekat dengan mereka sebagaimana fardhu ‘ain
shalat dan shaum, mereka tidak boleh
meninggalkannya.
Demikianlah seterusnya kewajiban itu meluas
sampai diwajibkan berjihad atas seluruh penduduk Islam di belahan bumi timur
dan barat secara bertahap (sesuai dekat dan jauhnya mereka dengan negeri Islam
yang diserang).”[9]
Madzhab Maliki
(1). Imam Ibnu Abdil Barr
rahimahullah dalam kitabnya, Al-Kafi, menulis: “Fardhu ‘ain wajib atas setiap
individu yang mampu memberikan perlawanan, berperang dan memanggul senjata dari
kalangan kaum pria yang telah berusia baligh, yaitu saat musuh menduduki negeri
Islam dan memerangi kaum muslimin. Jika hal itu terjadi maka seluruh penduduk
negeri tersebut wajib berangkat dan berperang, baik dalam keadaan ringan maupun
berat, dalam kondisi muda maupun orang tua, dan tidak boleh seorang pun tidak
ikut berangkat baik ia miskin maupun kaya.
Jika penduduk negeri tersebut tidak
mampu melawan musuh, maka penduduk negeri yang dekat dan bertetangga dengan
negeri tersebut harus berangkat untuk membantu penduduk negeri yang diserang,
baik jumlah mereka sedikit maupun banyak, sampai kebutuhan jumlah yang membantu
negeri yang diserang tercukupi, sehingga mereka mengetahui bahwa mereka
memiliki kemampuan untuk melawan dan menghalau serangan musuh.
Demikian pula setiap orang yang
mengetahui kelemahan penduduk negeri yang diserang dan ia mengetahui bahwa ia
bisa bergabung dengan mereka serta menolong mereka; ia wajib berangkat untuk
membantu penduduk negeri yang diserang tersebut. Sebab seluruh kaum muslimin
itu bagaikan satu tangan dalam menghadapi musuh dari selain kaum muslimin.
Sehingga apabila penduduk wilayah yang diserang dan diduduki oleh musuh telah
berhasil melawan serangan musuh, maka kewajiban melawan musuh gugur atas kaum
muslimin di wilayah-wilayah lainnya.
Adapun jika musuh telah mendekati
negeri Islam meskipun belum menyerangnya, maka kaum muslimin juga wajib keluar
(untuk menahan kemungkinan serangan musuh).”[10]
Qadhi Abu Bakar Ibnu Al- ‘Arabi
rahimahullah berkata: “Jika jihad telah menjadi wajib atas individu-individu
disebabkan karena musuh telah menguasai salah satu wilayah kaum muslimin atau
menduduki sebuah wilayah, maka wajib atas semua umat Islam untuk berjihad dan
keluar melawan musuh. Jika mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh,
maka mereka telah melakukan kemaksiatan.”[11]
Imam Al-Qurthubi rahimahullah
memadukan pendapat mereka dengan menulis: “Jika jihad telah menjadi wajib
disebabkan karena musuh telah menguasai salah satu wilayah kaum muslimin atau
menduduki sebuah wilayah, jika keadaannya seperti itu maka seluruh penduduk
negeri tersebut wajib berangkat dan berperang, baik dalam keadaan ringan maupun
berat, dalam kondisi muda maupun orang tua, masing-masing menurut kadar
kemampuanya.
Orang yang memiliki ayah harus
berangkat perang tanpa menunggu izin bapaknya, terlebih orang yang tidak
memiliki ayah. Tidak seorang pun yang boleh untuk tidak berangkat, baik ia
seorang yang bisa bertempur maupun orang yang hanya bisa memperbanyak jumlah
(pasukan Islam).
Jika penduduk negeri tersebut tidak
mampu melawan musuh, maka penduduk negeri yang dekat dan bertetangga dengan
negeri tersebut harus berangkat untuk membantu penduduk negeri yang diserang,
baik jumlah mereka sedikit maupun banyak, sampai kebutuhan jumlah yang membantu
negeri yang diserang tercukupi, sehingga mereka mengetahui bahwa mereka
memiliki kemampuan untuk melawan dan menghalau serangan musuh.
Demikian pula setiap orang yang
mengetahui kelemahan penduduk negeri yang diserang dan ia mengetahui bahwa ia
bisa bergabung dengan mereka serta menolong mereka; ia wajib berangkat untuk
membantu penduduk negeri yang diserang tersebut. Sebab seluruh kaum muslimin
itu bagaikan satu tangan dalam menghadapi musuh dari selain kaum muslimin.
Sehingga apabila penduduk wilayah yang diserang dan diduduki oleh musuh telah
berhasil melawan serangan musuh, maka kewajiban melawan musuh gugur atas kaum
muslimin di wilayah-wilayah lainnya.
Adapun jika musuh telah mendekati
negeri Islam meskipun belum menyerangnya, maka kaum muslimin juga wajib keluar
sehingga agama Allah menang, wilayah dilindungi, kehormatan dijaga dan musuh
dihinakan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat lagi.”[12]
Madzhab Syafi’i
Imam An-Nawawi rahimahullah dalam
Syarh Shahih Muslim menulis: “Sahabat-sahabat kami (ulama Syafi’iyah)
mengatakan bahwa jihad pada hari ini adalah fardhu kifayah, kecuali jika
orang-orang kafir menduduki sebuah negeri kaum muslimin, maka wajib atas kaum
muslimin negeri tersebut untuk berjihad. Jika penduduk negeri tersebut belum
mencukupi, maka penduduk muslim yang dekat dengan negeri tersebut wajib
menyempurnakan mereka.”[13]
Madzhab Hambali
Imam Muwaffiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdiisi
rahimahullah saat menjelaskan kondisi-kondisi yang menjadikan jihad fardhu
‘ain, beliau menulis: “Kondisi kedua yaitu jika orang-orang kafir menduduki
sebuah negeri kaum muslimin, maka wajib atas penduduk negeri tersebut untuk
memerangi mereka dan keluar melawan. Tidak seorang pun yang boleh tidak ikut
berperang, kecuali orang yang diperlukan untuk tidak berangkat berperang untuk
menjaga keluarga, tempat, harta dan orang yang dilarang oleh amir (pemimpin
kaum muslimin) untuk keluar berperang.”[14]
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah dalam Al-Fatawa Al-Kubra menulis: “Jika musuh memasuki
negeri-negeri Islam maka tidak diragukan lagi wajib hukumnya menghadang
serangan mereka bagi penduduk negeri yang terdekat, kemudian penduduk negeri
berikutnya yang lebih dekat, karena seluruh negeri-negeri Islam itu
kedudukannya seperti negeri yang satu, sehingga seorang muslim wajib berangkat
perang ke negeri tersebut tanpa menunggu izin orang tua dan izin orang yang
mempiutanginya. Pernyataan-pernyataan imam Ahmad telah menegaskan hal ini.”[15]
Beliau juga berkata dalam buku yang
sama: “Adapun jika musuh telah menyerang, maka tidak ada satu pun alasan bagi
perbedaan pendapat, karena sesungguhnya menolak bahaya musuh atas agama, nyawa
dan kehormatan (kaum muslimin) itu wajib hukumnya menurut ijma’.”[16]
Catatan penting
Perhatikanlah bahwa para ulama fiqih rahimahumullah
menyebutkan kondisi yang sering terjadi, yaitu musuh yang menyerang wilayah
perbatasan negara Islam dan kemudian menduduki wilayah tersebut. Kondisi itulah
yang biasanya terjadi, terlebih pada zaman mereka.
Dari uraian mereka tersebut tidak
bisa dipahami seperti pemahaman orang-orang bodoh, Abu Maryam Al-Mukhlif dan
para pengikutnya, bahwa jihad defensif itu sebatas pembelaan terhadap “negara
Islam” saja atau pembelaan terhadap kaum muslimin dengan syarat keberadaan kaum
muslimin dalam “negara Islam” tersebut (negara Islam menurut defines secara
istilah).
Karena defensif sebelum pembelaan
terhadap “negara Islam” dan “penduduk muslim negara Islam” adalah pembelaan
terhadap agama dan nyawa, kemudian pembelaan terhadap harta dan kehormatan
lainnya. Oleh karena itu ungkapan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
merupakan ungkapan yang paling jelas: “…karena sesungguhnya menolak
bahaya musuh atas agama, nyawa dan kehormatan (kaum muslimin) itu wajib
hukumnya menurut ijma’.”[17]
Hendaklah diketahui bahwa pembagian
jihad menjadi jihad ofensif dan jihad defensif hanyalah sebuah istilah belaka
yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan dalam menetapkan sebagian perkara
cabang (fiqih), mempelajarinya dan menghafalkannya. Kesimpulannya sendiri
didasarkan kepada hakekat perkaranya, bukan kepada nama-nama dan
istilah-istilah yang dipakai.
Ini merupakan sebagian rahasia
kerusakan pemahaman Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya, karena mereka
tertipu oleh istilah-istilah sebagaimana telah diterangkan secara sekilas di
bagian depan artikel ini. Mereka tidak mengkaji secara mendalam hakekat-hakekat
perkaranya, menyaring intisari makna-maknanya dan memberikan setiap perkara
haknya berdasar dalil syar’i.
Jika keadaannya memang tidak demikian,
maka kami tanyakan kepada si penanya yang mendebat ini: Apa sebenarnya jihad
defensif itu, kapan ia terjadi dan di mana ia terjadi?
Andaikata ada sebuah negeri yang
penduduknya adalah kaum muslimin, mereka diperintah oleh seorang penguasa
muslim yang menegakkan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa
salam (Negara Islam) di ujung dunia yang jauh dari negeri-negeri kaum muslimin
lainnya, kemudian terjadi kudeta militer dan politik, pemerintahan dipegang
oleh orang-orang zindik yang melakukan kekafiran dan kemurtadan dari Islam
secara terang-terangan serta meninggalkan shalat, lalu mereka didukung oleh
para komandan tentara sehingga mereka bisa menguasai negeri tersebut dalam
beberapa hari saja, lalu mereka mengganti syariat Islam di negeri tersebut
dengan undang-undang positif yang mereka tetapkan sendiri dan mereka memaksa
rakyat untuk menaatinya….lantas apakah kewajiban kaum muslimin penduduk negeri
tersebut saat ini?
Jawaban yang tidak ada jawaban
selainnya menurut seluruh ulama Islam adalah kaum muslimin penduduk negeri
tersebut wajib untuk berjihad melawan penguasa kafir tersebut, keluar dari
ketaatan kepadanya, memberontaknya dengan senjata dan perang, guna
menggulingkannya, menyingkirkannya dari kursi kekuasaan, dan menggantikannya
dengan seorang pemimpin yang melaksanakan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya
shallallahu ‘alaihi wa salam. Inilah kewajiban mereka menurut kesepakatan
ulama.
Kewajiban ini hanya gugur atas mereka
apabila mereka lemah. Jika mereka lemah, memandang tidak mampu dan lemah sekali
untuk melawan penguasa yang kafir ini, negaranya dan tentara dan bahwa mereka
pasti akan kalah dan mati jika menerjuni kancah peperangan melawan penguasa
kafir ini. Intinya, mereka memiliki perkiraan kuat atau mereka yakin tidak
mampu. Maka dalam kondisi tersebut kewajiban mereka adalah mempersiapkan
kekuatan untuk berjihad sehingga mereka mencapai taraf kuat dan mampu untuk
berjihad melawan penguasa yang kafir ini. Selama proses tersebut mereka wajib
membela diri sesuai kemampuan mereka dengan cara dakwah, amar ma’ruf, nahyu
munkar dan setiap program lainnya yang disyariatkan guna mencapai tujuan
penegakan syariat Allah Ta’ala dan pelengseran pemerintahan orang-orang kafir.
Apakah Abu Maryam Al-Mukhlif dan para
pengikutnya bisa menerima perkara ini?
Jika mereka tidak bisa menerimanya,
maka mereka telah keluar dari ijma’ seluruh ulama, mengikuti selain jalan
orang-orang yang beriman, menyelisihi nash-nash Al-Qur’an dan as-sunnah serta
tersesat dengan kesesatan yang jauh.
Jika mereka bisa menerimanya, maka
hujah telah tegak atas diri mereka dan kebatilan mereka telah terpatahkan.
Sebab negeri yang telah berubah menjadi negara kafir dan negara perang tersebut
~ menurut pendapat yang paling benar di kalangan ulama ~ dikarenakan
orang-orang kafir menguasai negeri tersebut dan hukum-hukum kekafiran
diterapkan di negeri tersebut, penduduk negeri tersebut wajib berjihad atau
minimalnya jihad bagi mereka disyariatkan menurut kesepakatan ulama. Tiada
seorang ulama pun yang menyelisihi hukum ini, seperti yang telah kami jelaskan.
Jika mereka melaksanakan kewajiban
tersebut, lantas jihad apakah ia selain jihad defensif? Menurut klasifikasi
istilah ilmu fiqih. Sebab ia adalah jihad untuk menolak orang kafir yang
menyerang agama, harta, kehormatan dan tanah air. Jika Anda ingin menamakannya
jihad ofensif, silahkan saja, tidak masalah!!
Namun anda jangan menerapkan atas
jihad tersebut hukum-hukum selain hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad
defensif. Di antara ketentuannya yang terbesar adalah hukum jihad tersebut
wajib ‘ain atas setiap penduduk negeri tersebut, berbeda halnya dengan jihad
ofensif yang dikenal dalam istilah para ulama fiqih. Jadi para akhirnya, wahai
manusia, ini hanyalah masalah istilah belaka! Hal yang penting adalah ia
merupakan jihad yang disyariatkan, bahkan jihad yang hukumnya wajib jika ada
kemampuan dan orang yang tidak melakukannya padahal ia tidak memiliki udzur
dinilai sebagai orang fasik, gugur nilai “keadilannya” dan ia berhak dihukum.
Maka perhatikanlah contoh ini agar
engkau mengetahui seberapa jauh Abu Maryam Al-Mukhlid dan pengikutnya terpedaya
oleh istilah-istilah dan jauhnya mereka dari kajian yang mendalam dan ilmu yang
bermanfaat. Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang
lurus.
Ketahuilah bahwa hakekat pendapat
mereka seperti yang ditegaskan sendiri oleh Abu Maryam Al-Mukhlif bahwasanya
disyariatkannya jihad itu harus memenuhi persyaratan adanya negara Islam yang
darinya jihad dan mujahidin berangkat.
Pada intinya, Abu Maryam al Mukhlif
mengatakan bahwa agar bisa berjihad, umat Islam itu harus memiliki Daulah
Islamiyah terlebih dahulu. Dan itu mirip dengan pendapatnya Syiah Rafidhah
yangg menyatakan bahwa tidak boleh ada jihad selama belum keluar Imam Mahdi.
Inilah pendapat mereka, bahwa syarat
disyariatkannya jihad adalah adanya negara Islam yang mantap yang darinya jihad
dimulai. Pendapat ini merupakan kebatilan dan kedustaan terhadap Allah,
rasul-Nya dan agama-Nya. Sebab pendapat ini tidak memiliki dalil, bukti nyata
dan keterangan yang nyata dari Allah Ta’ala. Pendapat seperti ini belum pernah
dikatakan oleh seorang pun dari ulama ahlus sunnah sepanjang sejarah Islam,
menurut pengetahuan kami.
Pendapat ini sejatinya adalah
pendapat kaum Rafidhah ~semoga Allah menghinakan mereka~ yang menyatakan tidak
ada jihad kecuali bersama seorang imam, yaitu imam yang ma’shum (terpelihara
dari kesalahan dan dosa). Sampai akhirnya datang Khomeini yang merumuskan untuk
mereka teori wilayat al-faqih sebagai wakil dari imam yang ghaib
(bersembunyi), agar ia bisa mengeluarkan orang-orang Rafidhah dari pendapat
fiqih yang menjepit mereka sepanjang sejarah tersebut!
Gambaran lainnya yang menyerupai apa
yang telah kami sebutkan di atas yang menjelaskan kerusakan dan kesesatan
pendapat ini adalah:
Seandainya ada sebuah negeri milik
kaum muslimin diperintah dengan Islam, diterapkan padanya syariat Islam dan
dikuasai oleh kekuasaan Islam, lalu musuh Islam mengerahkan pasukan dan
kekuatannya untuk menyerang negeri tersebut dan menjajah penduduknya; maka
jihad penduduk negeri tersebut untuk membebaskan petakan pertama dari bumi
Islam yang diinjak-injak oleh pasukan musuh Islam adalah termasuk jihad
defensif, bahkan menurut pendapat Abu Maryam Al-Mukhlif yang sesat sekalipun.
Jika pasukan musuh Islam menaklukkan
negeri tersebut dan membentangkan kekuasaannya di negeri tersebut, maka
konskuensi dari pendapat Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya adalah
kondisi langsung berubah, status negeri tersebut dalam sekejap mata telah
berganti dan jihad sejak pertama kali pasukan musuh menduduki dan menguasai
negeri tersebut adalah tidak disyariatkan. Sebab negeri tersebut tidak dianggap
lagi sebagai negara Islam yang wajib dibela setelah kekuasaan dan pemerintahan
berada di tangan pasukan kafir yang meraih kemenangan.
Maka apakah orang yang masih berakal
sehat dan memahami apa yang diucapkannya akan berpendapat seperti itu? Ataukah
pendapat seperti itu tak lain hanyalah bisikan setan dan syubhat Iblis yang
bertujuan untuk menggugurkan kewajiban jihad yang makna-makna dan
hakekat-hakekatnya mulai kembali bersemi dalam jiwa umat Islam???
Maka hendaklah orang yang berakal
sehat merenungkan hal ini, dan hanya Allah Ta’ala Yang dapat memberi petunjuk.
Kelima
Sesungguhnya di antara hal yang
mewajibkan jihad dan di antara kondisi yang jihad hukumnya wajib atas kaum
muslimin sampai tercapainya jumlah yang cukup untuk mengemban jihad, yaitu jika
jumlah orang-orang yang melaksanakan jihad telah cukup dan mereka mendapatkan
pahala atasnya, sementara jika jumlah yang melaksanakan jihad belum cukup sehingga
mereka semua berdosa sampai mereka melaksanakan jihad atau sampai ada jumlah
orang yang cukup untuk melaksanakan jihad…adalah membebaskan kaum muslimin yang
ditawan oleh orang-orang kafir.
Sudah diketahui bersama betapa
banyaknya kaum muslimin yang hari ini menjadi tawanan di pihak orang-orang
kafir.
Seandainya mujahidin memerangi
musuh-musuh Allah, menimpakan kerugian di pihak mereka dan mencari-cari momen
yang tepat untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan oleh musuh, niscaya
jihad mereka tersebut disyariatkan tanpa ada keraguan lagi dan ia dihitung
sebagai amal shalih. Bagaimana tidak demikian, sedangkan membebaskan kaum
muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir adalah sebuah kewajiban menurut
seluruh ulama Islam!!!
Seperti pendapat Imam Malik bahwasannya
kaum muslimin wajib membebaskan tawanan yang berada di tangan orang kafir
sekalipun tidak tersisa satu dirhampun daari harta kaum muslimin. Sekalipun
untuk menebus tawanan kaum muslimin tadi khalifah harus menguras baitul mal
kaum muslimiin sampai tidak tersisa satu perak uangpun. Dan tidak membebaskan
tawanan itu adalah salah satu dosa besar yang disebutkan dalam QS. Al Baqarah
ayat 85. Dimana disitu Allah mensyaratkan tiga-empat perkara kepada Bani
Israil, kemudian itu dilanggar kecuali satu. Allah sebutkan dalam ayat itu
tentang 3 pelanggaran Bani Israil, yaitu :
1.
Satu dengan yang lain orang Bani Israil berperang.
2.
Satu sama lain mereka saling mengusir dari kampung
halamannya.
3.
Bersengkokol dengan musuh-musuh Bani Israil untuk
memerangi sesama Bani Israil.
Kemudian Allah sebutkan dalam ayat itu satu kebaikannya Bani Israil, yaitu
jika sebagian Bani Israil itu datang kepada sebagian Bani Israil lainnya maka
mereka mau menebusnya padahal diharamkan atas mereka memerangi dan mengusir
mereka dari kampung halamannya. Jadi 3 pelanggaran dan 1 kebaikan yang
dilakukan Bani Israil disebutkan dalam ayat itu. Dan tafsirnya dalm Tafsir
Ahkamul Qur’an, Imam Ibnu ‘Arabi dan Al Jami’ fii Ahkamil Qur’an, Imam Al
Qurtubi menyebutkan seperti itu.
Sementara kaum muslimin disebutkan pada zamannya Imam al Qurtubi yang orang
Andalus beliau menceritakan bahwa sementara kaum muslimin hari ini kesemuanya
yang empat itu dilanggar, akhirnya Andalus jatuh ke tangan ferdinan dan Isabela.
itulah salah satu sebab jihad adalah wajib, yaitu membebaskan tawanan kaum
muslimin baik ada darul islam maupun tidak ada. Sehingga jika dibatasi bahwa
jihad difa’ itu hanya dilakukan untuk membela Darul Islam itu keliru
Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi
rahimahullah berkata: “Kecuali jika mereka adalah para tawanan yang tertindas,
maka sesungguhnya ikatan perwalian (perkawanan) dengan mereka masih tegak dan
menolong mereka adalah wajib dengan fisik, di mana tidak tersisa satu mata pun
di antara kita yang masih berkedip kecuali kita keluar untuk membebaskan mereka
jika jumlah kita mampu untuk hal itu. Atau kita mengeluarkan seluruh harta kita
untuk membebaskan mereka, sampai tidak ada seorang pun di antara kita yang
menyisakan hartanya walau hanya satu dirham, demikianlah dikatakan oleh imam
Malik dan seluruh ulama lainnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, atas sikap masyarakat yang
membiarkan saudara-saudara mereka ditawan oleh musuh, padahal mereka memiliki
simpanan-simpanan harta, kehidupan-kehidupan yang lapang, perbekalan, jumlah
personil, kekuatan dan ketangguhan.”[18]
Tidak diragukan lagi bahwa salah satu
sebab wajibnya jihad atas kaum muslimin pada hari ini, bahkan wajib ‘ainnya
jihad atas seluruh kaum muslimin, adalah sebab yang baru saja kami sebutkan di
atas yaitu membebaskan para tawanan. Juga tidak diragukan lagi bahwa mujahidin
dari kelompok Al-Qaedah dan saudara-saudara mereka lainnya para pemeluk tauhid,
as-sunnah dan akidah salafi yang lurus berjihad untuk tujuan ini, selain untuk
merealisasikan tujuan-tujuan syari’at lainnya yang harus dipelihara. Segala
puji bagi Allah Rabb seluruh alam.
Keenam
Andaikata kita mengalah dan mengikuti
pendapat Abu Maryam Al-Mukhlif yang membantah lagi bodoh ini…andaikata
mujahidin pada hari ini ~semoga Allah memuliakan mereka~ berjihad untuk
membebaskan kaum mereka “yang kafir” tersebut ~menurut pendapat batil kalian,
Abu Maryam Al-Mukhlif dan pengikutnya~…maksudnya membebaskan “orang-orang kafir
yang tertindas”, mujahidin membebaskan mereka dari kezaliman para Fir’aun yang
zalim dan menyelamatkan mereka dari kediktatoran para thaghut yang melampaui
batas. Lantas apakah status hukumnya menuru kalian?
Apakah sah bila dikatakan: “Ini
adalah peperangan di jalan thaghut?”
Ataukah akan dikatakan: “Ini adalah
kekafiran kepada Allah Ta’ala dan loyalitas kepada orang-orang kafir lagi
orang-orang musyrik?”
Atau akan dikatakan: “Ini bukan
peperangan untuk meninggikan kalimat Allah?”
Atau apa yang akan kalian katakana?
Coba, terangkan pendapat kalian kepada kami!!!
Adapun kami, segala puji bagi Allah
semata, kami mengatakan:
Jika mujahidin memperhitungkan
peperangan tersebut membawa maslahat bagi Islam dan kaum muslimin, dengan cara
membebaskan mereka dari penindasan dan menyelamatkan mereka dari para diktator
yang mencengkeram mereka, sebagai sikap kasih saying dan kebaikan mujahidin
kepada mereka, agar mereka bisa memilih dengan baik, juga karena hal yang
diharapkan dari mereka adalah jika mereka telah dibebaskan niscaya mereka lebih
dekat dan lebih terdorong untuk menerima dakwah kita dan lebih dekat untuk
menerima dan masuk Islam atau kembali kepada Islam, agar dengan itu kita bisa
menegakkan dien dan mengangkat panji-panji dakwah tauhid tempat rujukan
masyarakat.
Sementara kondisinya, tidak ditemukan
jalan untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah dan merealisasikan tujuan-tujuan
jihad selain jalan ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka jihad seperti ini
boleh, insya Allah Ta’ala, sebagaimana menjadi pendapat yang dipilih oleh
sebagian ulama, dengan demikian ia menjadi jihad di jalan Allah yang bertujuan
menegakkan kalimat Allah Ta’ala.
Dalam masalah ini silahkan mengkaji
pendapat-pendapat ulama yang dikumpulkan oleh syaikh Abu Qatadah Al-Filasthini
dalam bukunya yang berjudul Ju’natu Al-Muthayyabin, pada sub
bahasan Tahqiq hadits Zubair bin Awwam radhiyallahu ‘anhu berperang bersama
raja Najasyi.
Berikut ini sedikit bagian dari apa
yang dikutip oleh syaikh Abu Qatadah Al-Filasthini semoga Allah membebaskannya.
“Di dalam kitab Al-Mudawwanah karya
imam Sahnun Al-Maliki, tentang perkara para tawanan yang berada dalam negeri
orang-orang musyrik, di mana raja mereka meminta bantuan mereka untuk memerangi
musuhnya dan (sebagai imbalannya) mereka dikembalikan ke negeri kaum muslimin.
Imam Malik mengatakan: “Saya
berpendapat mereka tidak boleh berperang untuk hal seperti ini dan tidak boleh bagi mereka
menumpahkan darah mereka untuk hal seperti itu. Akan tetapi manusia diperangi
hanyalah agar mereka masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan. Adapun mereka
memerangi orang-orang kafir untuk memasukkan mereka dari satu kekafiran kepada
kekafiran lainnya dan mereka menumpahkan darah mereka untuk hal itu, maka hal
seperti ini tidak selayaknya dan tidak selayaknya seorang muslim menumpahkan
darah untuk hal ini.” (Al-Mudawwanah, 1/391)
Dalam kitab Masail Al-Imam Ahmad
karya Abu Daud disebutkan:
Imam Ahmad berkata: “Seandainya raja
orang-orang kafir mengatakan kepada kaum muslimin yang ditawan: “Keluarlah dan
berperanglah kalian, maka saya akan memberi kalian imbalan begini dan begitu”,
maka ia tidak boleh berperang bersama raja kafir tersebut.”
Jika raja kafir itu berkata:
“Keluarlah dan berperanglah kalian, maka saya akan membebaskan kalian,” maka
tidak mengapa mereka ikut berperang dengan harapan mereka akan selamat
(dibebaskan).”
Imam Ahmad juga ditanya, jika raja
kafir itu mengatakan kepada mereka: “Keluarlah dan berperanglah kalian, maka
saya akan memberi kalian balasan dan aku akan berbuat baik kepada kalian”,
apakah mereka boleh berperang bersama raja kafir tersebut?
Maka imam Ahmad berkata: “Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa salam telah bersabda: “Barangsiapa berperang agar
kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi, maka ia berada di jalan Allah.”
Saya tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. (Masailu Al-Imam Ahmad, hlm.
248-249)
Syaikh Abu Qatadah Al-Filasthini
berkata: “Semoga Allah merahmati para ulama dan orang-orang yang bertakwa,
bagaimana mereka berada di atas bashirah (landasan yang kuat) dalam
agama mereka dan betapa bertakwanya mereka.
Inilah imam Ahmad berkata “saya tidak
tahu” atas sebuah permasalahan yang jika diajukan pada hari ini kepada seorang
pelajar cilik yang bodoh niscaya ia tidak akan sedikit pun mengelus dagunya
sebelum menceburkan diri dalam permasalahan tersebut dan menjawabnya menurut
pendapatnya sendiri, kemudian ia akan segera membid’ahkan dan mencaci maki
orang yang tidak sependapat dengannya.”
Dari kutipan itu artinya, orang Islam
ditawan orang kafir diajak perang oleh raja kafir untuk memerangi orang kafir
saja ulama hati-hati menjawabnya. Imam Ahmad saja menjawabnya kalau nanti
janjinya dibebaskan maka tidak mengapa, tapi jika janjinya dikasih ini-itu maka
beliau menjawab tidak tahu. Jika Imam Malik lebih tegas, mau dijanjikan bebas
atau apapun maka tidak halal dia berperang seperti itu. Tapi beliau pun tidak
sampai menyatakan jika dia musyrik, atau mati sia-sia. Itupun jika dianggap
mujahidin berjihad untuk membebaskan orang-orang musyrik yang tertindas.
Apalagi yang dibebaskan dan itu pada kenyataannya bukan musyrikin tertindas,
tapi orang muslim yang tertindas
Sebagai catatan, silahkan lihat
bagaimana imam Ahmad membedakan antara tawanan muslim memerangi orang-orang
kafir (di bawah bendera raja kafir yang menawan mereka) dengan harapan mereka
akan mendapatkan kebebasan dan berperang bersama raja kafir tersebut dengan
harapan mendapatkan imbalan yang dijanjikan oleh raja tersebut dengan
perkataannya “saya akan memberi kalian balasan dan aku akan berbuat baik kepada
kalian.” Beliau membolehkan perang dalam kondisi pertama dan beliau ragu-ragu
dalam kondisi kedua, karena khawatir perang tersebut bukan karena perang di
jalan Allah, melainkan perang karena tujuan duniawi.
Inilah pendapat sebagian ulama dalam
masalah ini, maka di manakah kekafiran dan loyalitas kepada orang-orang kafir
dalam masalah ini? Ternyata pendapat para ulama berkisar antara boleh dan
tidaknya peperangan tersebut. Sebagian ulama telah ragu-ragu dalam sebagian
kasus peperangan tersebut.
Hanya kepada Allah kita memohon
pertolongan.
Dan Allah-lah Yang Maha Mengetahui.
Inilah yang bisa saya tulis sebagai
jawaban atas pertanyaan tentang masalah (jihad defensif) ini. Saya berdoa
kepada Allah semoga menjadikannya sebagai manfaat bagi penulisnya, pembacanya
dan orang yang menginginkan kebaikan serta menjadikannya sebagai kebaikan dalam
timbangan amalan mereka.
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
“Ya Allah Rabb kami, janganlah
Engkau menyesatkan kami setelah Engkau member kami petunjuk dan karunikanlah
rahmat kepada kami dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Melimpahkan karunia.”
(QS. Ali Imran [3]: 8)
Segala puji bagi Allah Rabb seluruh
alam. Shalawat, salam dan berkah senantiasa Allah limpahkan kepada hamba dan
rasul-Nya, Muhammad, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti
mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat kelak.
Athiyatullah Al-Libi
Rajab 1428 H
[1]. Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, 5/538.
[2]. An-Nawawi, Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, 10/282.
[3]. Ad-Dasuqi, Hasyiyah Ad-Dasuqi ‘ala Asy-Syarh Al-Kabir, 2/188.
[4]. Yaitu permasalahan status wilayah tersebut; negara kafir atau
negara Islam?
[5]. Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Muhalla bil-Atsar, 5/353 masalah no.
930.
[6]. Al-Jashash, Ahkamul Qur’an, 3/146 cet. Darul Kutub al-Ilmiyyah.
[7]. Al-Kasani, Badai’u Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’, 7/98.
[8]. Zainuddin bin Nujaim, Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq, 5/78.
[9]. Ibnu ‘Abidin, Ad-Dur Al-Mukhtar wa Hasyiyah Ibnu ‘Abidin, 4/124.
[10]. Ibnu Abdul Barr, Al-Kafi fi Fiqh Ahli Al-Madinah, 1/462.
[11]. Abu Bakar Ibnu Al-‘Arabi, Ahkam Al-Qur’an, 2/517, cet. Darul Kutub
Al-Ilmiyyah.
[12]. Al-Qurthubi, Al-Jami’ li-Ahkam Al-Qur’an, 8/151, cet. Darul Kutub
Al-Mishriyah.
[13]. An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, 13/9.
[14]. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad,
4/118.
[15]. Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, 5/539.
[16]. Ibnu Taimiyah, ibid, 5/537.
[17]. Ibnu Taimiyah, ibid.
[18]. Al-Qurthubi, Al-Jami’ li-Ahkamil Qur’an, 8/57.
Teks Arab :
ونشرع الآن بعون الله تعالى في الإجابة على سؤالهم الضالّ ودحض حجتهم الشيطانية
الوضيعة بحول الله تعالى وقوته وتوفيقه، فأقول:
الجواب من عدة وجوه:
الأول:
أن نقول: إن السؤال غلط، لأنه مبني على اعتقادهم تكفير جميع المسمين الساكنين في بلدان
المسلمين اليوم التي يحكمها الكفار والمرتدون، والتي هي عندنا على الأصح من أقوال أهل
العلم ديارُ كفرٍ باعتبار غلبة أحكام الكفار والمرتدين عليها، وسبب ذلك اعتقادهم التلازم
بين حكم الدار وحكم أهلها الساكنين بها، وهو ما صرحوا به في آخر السؤال، وهذا هو معقد
الغلط الفاحش والضلال المبين، ويصرح به أو يكاد يصرح به المخلفُ في بعض ما رأيته مما
كتب.
وهذا قولٌ لا يُعرَفُ
إلا لبعض الخوارج المتقدمين.
والحق الذي لا ريبَ فيه
ولا نعلم فيه خلافا بين علماء المسلمين أنه لا تلازم بين حكم الدار وحكم ساكنيها، فإن
الدار تسمى دار إسلام أو دار كفر بحسب ما يعلوها من أحكام الإسلام أو الكفر، وهي الأحكام
التي تحكم بها وتُعليها السلطة السياسية الحاكمة المسيطرة، فنجد دارَ إسلام كلُّ أو
أغلبُ سكانها مسلمون، ونجد دارَ إسلام كل أو أغلب أهلها كفارٌ، كما لو نزل أهلها على
عهدنا وعقدنا لهم الذمة وخضعوا لأحكام شريعتنا فيهم، وهكذا قد توجَد دارُ كفرٍ وأكثرُ
سكانها مسلمون، ودارُ كفرٍ كل أو أكثر سكانها كفارٌ.
وهذه المسألة معروفة عند
أهل العلم مشروحة في كتبهم، وقد أشبعها بحثاً الشيخ أبو محمد المقدسي من المعاصرين
في الرسالة الثلاثينية عند ذكر الخطأ الثاني من أخطاء التكفير، وهو: التكفير بناء
على قاعدة (الأصل في الناس الكفر) لأن الدار دار كفر.
وكذلك نبّه على هذه المسألة
الشيخ حسن قايد أبو يحيى الليبي حفظه الله في كتابه (مِـنّة الخبير في حكم إقامة الحدود
في دار الحرب والتعزير) في أول الكتاب حين بحث مسألة انقسام العالم إلى دار إسلام ودار
كفرٍ وحقق القول في حدّ الدارين وأحكامهما، ثم نبّه على المسألة المذكورة ونقل فيها
جملة من أقوال العلماء.
فليراجعهما الأخُ طالبُ
الحق، فإنه مبحث مهم، وبه يُعلَم الجواب على الشق الثاني من السؤال، وأنا هنا أتوخى
الاختصار وأكتفي بالإحالات والإشارات، وبالله التوفيق.
وليُعلَم أن هذا الخطأ
الفاحش الذي وقع فيه المخلف وأتباعه هو من دلائل ضعف المعرفة والبُعد عن التحقيق في
العلم، وأنهم ليسوا من أهل العلم بسبيل، فإنهم يغترّون بالاصطلاحات والألفاظ والعبارات
دون تحقيق ولا تمييز لمعانيها.!
الثاني:
قوله "جهاد الدفع إنما شرع للدفاع عن دار الإسلام" هذه هي عبارة المخلف نفسه،
مما يدل على أن السؤال صادرٌ عنه متلقىً منهم.
وهذا الحصر غير مسلّم،
بل هو غلط وباطل.. بل الجهاد الذي يسميه الفقهاء جهاد الدفع شُرِع للدفاع عن المسلمين
قبل الدار، وإنما الدار هي تبع للمسلمين، والأرض لا تقدس أحدا، ولا حكم لها في ذاتها
من هذا الوجه، إنما الحكم لأهلها وبأهلها وبما يعلوها من أحكام أهلها، فجهاد الدفع
إذن مشروع للدفاع عن المسلمين قبل أرض المسلمين.
وهو جهاد دفع الصائل على
الدين والعرض والأرض والمال.
فلا تأثير لكون الدار
صارت دارَ كفر وحرب، أو هي باقية دارَ إسلام.
وهب أننا اخترنا أحد الأقوال
الأخرى في مسألة الدار، كقول بعض الفقهاء مثلا: إن دار الإسلام لا تنقلب دارَ كفر بحالٍ،
أو قول أبي حنيفة إنها لا تنقلبُ دارَ كفر إلا بشروطٍ ثلاثة ذكروها، فقد انقطعت حجتكم
حينها، وضلّ سعيكم، ونرجع إلى مناقشة مسألة الدار، ولن تستطيعوا حسمها بشكل قاطع، لأنها
مسألة خلافية اجتهادية معروفة وكل قول من الأقوال فيها قد قال به أئمة كبار من علماء
المسلمين.
والمقصود: أن جهاد الدفع
ليس معناه الدفاع عن دار الإسلام فحسب، بل هذا غايته أن يُقال إنه أحدُ معانيه وأحد
مقاصده، وليس هو كل معناه ولا كل مقصده، فجهاد الدفع هو قتال الكفار الصائلين المعتدين
على الدين أولا ثم على باقي الحرمة من نفس ومال وعرض وأرضٍ...!
فهذا دفع الصائل الذي
قال فيه شيخ الإسلام: " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل
عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب
بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء،
أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده"اهـ
الثالث:
أن يقال ما هي الحدود الجغرافية للدار التي هي دار كفرٍ والدار التي هي دارُ إسلام
في الواقع اليوم، فأنت ترى اليوم كثيرا من الدور مختلطة، فمنطقة وزيرستان مثلا ما هي؟
إن اعتبرتَ الخريطة السياسية بحسب الأوضاع القانونية البشرية للدول اليوم، فهي جزء
من أرض دولة الباكستان، وهذا لا اعتبار له في الحكم بمجرده، وإنما الاعتبار بحقيقة
ما يعلوها من أحكامٍ وظهور الأحكام عليها بالقوة والسلطان، وأهلُها مظهرون للدين بحكمون
بشرع الله بعزتهم واختيارهم في عدة مناطقَ منها والحمد لله، ولا يقال إنهم يحكمون بالشرع
بإذن الكافر لأن دولة الباكستان هناك غير كاملة التسلط إنما هي كالمكتفي بتبعية الإقليم
الاسمية لها، ولا تقدر على إنفاذ أو منع كثير مما تريد، والمسلمون -حيث يحكمون بالشريعة
هناك- يحكمون بها استقلالا وهي لا تستطيع منعهم، وإنما هي تستضعفهم وتستتبعهم من أبوابٍ
أخرى سياسية واقتصادية، وهو وضعٌ سياسيّ واجتماعيّ خاص له ظروفه.. وإن اعتبرتَ استقلال
الإقليم وأهله القبائل نوعَ استقلال، وحكمهم فيما بينهم بحكم الشرع وإقامتهم لأكثر
شعائر وشرائع الإسلام أي ما قدروا عليه منها، ورفعهم راية الجهاد، وعدم اعترافهم بالدولة
الباكستانية المرتدة كما أشرنا، ولكنهم أيضا لم يصلوا إلى الاستقلال التام لضعفهم،
فمازالوا ساكتين عن إعلان الاستقلال عن الدولة الباكستانية والسعي في ذلك عسكريا بشكل
صريح، لاعتبارات القوة والضعف والقدرة والمصالح والفاسد، فقد يظهر أن هذه المناطق دار
إسلامٍ بحسب تقسيم الفقهاء.
وهكذا أجزاء كبيرة من
بلاد أفغانستان، حيث يتمكن المجاهدون ويَدُهُم هي العليا، ويقارعون أعداء الله وهم
معه في كر وفرّ، لكنه غيرُ مسيطر عليهم، ولا هم أيضا استطاعوا دفعه بالكلية، ومن أظهر
أمثلتها هلمند فإن المجاهدين يسيطرون عليها سيطرة شبه كاملة، وفيها محاكم شرعية، وعوامُّ
الناس يتحاكمون إليها والحمد لله، ومع ذلك فهم مع حكومة كرزاي والصليبيين فيها في كرّ
وفرّ.
وهكذا الأمرُ في دولة
العراق الإسلامية في بلاد العراق، وهكذا مناطق من أرض الشيشان، والصومال وغيرها كثير.
فيُقال للسائل المعترض:
فهذه مناطق لا يبعُـد أن تسمّى دارَ إسلام، بل هذا هو الظاهر القويّ، قال السادة الشافعية:
((وإن قدر على الامتناع في دار الحرب والاعتزال وجب عليه المقامُ بها، لأن موضعه
دارُ إسلام، فلو هاجر لصار دارَ حرب فيحرم ذلك، ثم إن قدر على قتال الكفار
ودعائهم إلى الإسلام لزمه وإلا فلا))اهـ هذا كلام النووي في روضة الطالبين ناقلا
عن الماوردي مقرّاً له، وكذا عند غيره من شراح كتب المذهب، رحم الله الجميع.
وظاهرٌ على مذهب بعض الفقهاء
أنها دورُ إسلامٍ، كمن قال لا تعود دارُ الإسلام دارَ كفرٍ ألبتة، وكمن وضع لصيرورتها
دارَ كفر شروطاً ليست متوافرة الآن في هذه البلدان.
أو كما قال الدسوقي في
حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل المالكيّ: ((لأن بلاد الإسلام لا تصير دارَ حربٍ
بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائرُ الإسلام قائمة فيها))اهـ
ولسنا الآن في مبحث أحكام
الدور والترجيح بين الأقوال فيها، ولكن بكل حالٍ ليس لك أيها المعترضُ سبيلٌ قاطعٌ
إلى تسميتها دارَ كفرٍ..!
وإذا أثبتّ قسماً وسطاً
بين الدارين وهي الدار المختلطة، كما هي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية (فتواه في ماردين)،
فيمكن جعلها من هذا القسم أيضا.. فإذا قلنا إنها دورُ إسلام أو قلنا إنها دورٌ مختلطة
بطل اعتراضُك.
وبالجملة كيف يصحّ من
مسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمنع من الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من أعظم
الواجبات المتأكدات المتقررات بقواطع الشرع، من أجل مسألة ظنية بل متوهَّمة؟!
وهل
هذا إلا من الضلال المبين والمجازفة بل اللعب بالدين، ودليلٌ على الخذلان من رب العالمين..؟!
أوليس هذا حقيقا بأن يدخل
في نحو قول الإمام ابن حزم رحمه الله: "ولا إثمَ بعد الكفر أعظمُ من إثم من نهى
عن جهاد الكفار وأمرَ بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجلٍ مسلم لا يحاسب غيره
بفسقه"اهـ
فإن هذا نهى عن جهاد الكفار
وأمرَ بإسلام حريم المسلمين إليهم (يعني أنه لازمُ قوله، وإن لم يصرّح به) من أجل توهّم
أن جهادَ الدفع يُشتَرَط له وجود دار إسلام أي دولة إسلام ممكنة ينطلق منها الجهاد
ويمكن الدفاعُ عنها وعن أهلها، ومن أجل توهّم أنه لا توجَد أي بقعة اليوم في الأرض
تسمّى دارَ إسلام...؟!!
وكلُّ هذا على التنـزّل
وإلا فلا تلازم بين حكم الدار وحكم جهاد الدفع، والقولُ بأن شرط جهاد الدفع وجودُ دارٍ
للإسلام (بمعناها الاصطلاحيّ) شرطٌ باطلٌ لا دليل عليه من كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماعٍ
ولا قياسٍ صحيح..!
وهؤلاء المارقون الذين
يتبجّحون باستمساكهم بالكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، ويدعون وقوفهم عند معانيهما،
نقول لهم: هذا شرط اشترطموه من عند أنفسكم، وأوجبته عقولكم المريضة الفاسدة بالتباس
الشبهات عليها، وإلا فأين وجدتم في كتابٍ أو سنة أو أجماع أو قياس أو قول صاحب أو عالم
من العلماء مَن يقول بسقوط الجهاد في مثل هذه الحال لأنه لا يجب إلا دفاعاً عن دار
الإسلام؟ مَن من العلماء فَهم هذا الفهمَ وذهب هذا المذهب؟ وهذا من أعظم الأدلة على
أن هؤلاء المارقين لا يبالون بالشذوذ والتفرد في صغار المسائل وكبارها، وهو مما يبين
للمنصف أنهم إنما يعتمدون في فهم كلام العلماء على مجرد نظرهم وما يقع عليه خاطرُهم
ويوافق أهواءهم من غير بحث ولا تدقيق ولا جريٍ على سبيل أهل العلم ولا تأمل فيما كتبه
العلماء مما يكشف حقيقة الأمر ويقيد مطلقه ويخصص عامه.!
الرابعُ:
على التسليم بأن هذا النوع من الجهاد المسمى عند الفقهاء "جهاد الدفع" هو
للدفاع عن الأرض (ديار الإسلام) فالمعنى هنا: الدفاع عنها والقتال والجهاد من أجل استردادها
من أيدي الكفار وإعادتها إلى حوزة الإسلام فترجع داراً للإسلام كما كانت.!
وتسميتها دارَ إسلام حينئذٍ
هو باعتبار ما كانَ.
وهذا المعنى هو الذي لاحظه
من قال من الفقهاء إن دار الإسلام لا تنقلبُ دارَ كفرٍ أبداً، وهو قولٌ للشافعية، مع
أن هذا القول ضعيفٌ.!
وهذا الذي ذكرناه من وجوب
القتال والجهاد لاسترداد أي شبر من ديار المسلمين أخذه الكفار، أمرٌ مجمع عليه عند
الفقهاء ونصوص العلماء من كل المذاهب فيه معروفة مشهورة، فلتراجع في محلها من كتب الفقهاء،
حتى لا يطول بنا المقام.
ولكن لا بأس بسياق شيء
قليل منها منتقىً من المذاهب المشتهرة للتذكير:
فمن الحنفية:
قال الجصاص رحمه الله
في أحكام القرآن: "ومعلومٌ في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من
العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرضَ على
كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلافَ فيه بين الأمة،
إذ ليس من قول أحدٍ من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبيَ
ذراريّهم"اهـ
وقال الكاساني رحمه الله:
"فأما إذا عمّ النفير بأن هجم العدوّ على بلدٍ فهو فرضُ عين يفترض على كل أحدٍ
من آحاد المسلمين"اهـ
وقال زين الدين بن نجيم
في البحر الرائق: "قوله وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها
وسيده، لأن المقصود عند ذلك لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفترضُ على الكل، كما في الصلاة
والصوم بخلاف ما قبل ذلك، لأن بغيرهما مقنعا، ولا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج،
وأفاد خروج الولد بغير إذن والديه بالأولى، وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير
إذن دائنه وأن الزوج والمولى إذا منعا أثما، كذا في الذخيرة، ولابد من قيد آخر وهو
الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع
ينبغي أن يخرج لتكثير السواد لأن فيه إرهاباً، كذا في فتح القدير، والهجومُ الإتيان
بغتة والدخول من غير استئذان، كذا في المغرب، المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد
المسلمين
فيجب على جميع أهل التلك البلدة وكذا مَن يقربُ منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا
من يقرب ممن يقرب منهم إن لم يكن ممن يقرب منهم كفاية، أو تكاسلوا أو عصوا، وهكذا إلى
أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا"اهــ
وفي حاشية ابن عابدين
رحمه الله: "وفرض عين إن هجموا على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرضَ عين على من
قرب منهم وهم يقدرون على الجهاد، ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير
إنما يصير فرض عين على مَن يقرب من العدو فأما من وراءهم بعيد من العدوّ فهو فرض كفاية
عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم يُحتج إليهم، فإن احتيجَ إليهم بأن عجز من كان بقرب من
العدو عن المقاومة أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من
يليهم فرضَ عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام
شرقا وغربا على هذا التدريج"اهــ
ومن المالكية:
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه
الكافي: "فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من
البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محارباً لهم، فإذا كان ذلك وجب على
جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً شباباً وشيوخاً، ولا يتخلف
أحد يقدر على الخروج مقل أو مكثر، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم وكان على
من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب مالزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا
أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كلُ من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه
يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروجُ إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى
إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرضُ عن الآخرين،
ولو قارب العدو دارَ الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضاً الخروج"اهـ.
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله:
"إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر
فيجب على كافة الخلق الجهادُ والخروجُ إليه فإن قصروا عصَوْا"اهــ
قال القرطبي رحمه الله جامعا كلامهم: "إذا
تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان
ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا،
كل على قدر طاقته، من كان له أبٌ بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف أحدٌ يقدر على الخروج
من مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوّهم كان على من قاربهم وجاورهم
أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم،
وكذلك كل مَن علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج
إليهم فالمسلمون كلهم يدٌ على من سواهم، حتى إذا قام يدفع العدو أهلُ الناحية التي
نزل العدو عليها واحتلّ بها، سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم
يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى
العدوّ، ولا خلافَ في هذا"اهـــ
ومن الشافعية:
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم:
"قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين
عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية"اهـ
ومن الحنابلة:
قال الإمام
موفق الدين بن قدامة رحمه الله عند ذكره للأحوال التي يتعيّن فيها الجهاد: "الثاني
إذا نزل الكفار ببلد المسلمين تعيّن على أهله قتالهم والنفير إليهم ولم يجز لأحدٍ التخلف
إلا مَن يحتاج إلى تخلفه..."اهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله في الفتاوى الكبرى: "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريبَ أن يجب دفعه
على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير
إليه بلا إذن والدٍ ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا"اهــ
وقال فيها أيضا:
"فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجهٌ، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة
واجبٌ إجماعاً".اهــ
تنبيه:
لاحظ أن الفقهاء رحمهم الله يتحدثون عن حالة كثيرة الوقوع، وهي هجوم العدو الغازي على
ثغور دار الإسلام وحلوله بها، ولأنها هي الحالة المتصورة في العادة ولا سيما في أزمانهم،
فلا يُفهم من ذلك ما فهمه الجهلة من أن الدفاع إنما هو عن "دار الإسلام"
فقط أو عن المسلمين بشرط وجودهم في هذه الدار (دار الإسلام بمعناها الاصطلاحي)، فإن
الدفع قبل ذلك هو عن الدين والنفس ثم المال وسائر الحرمة.. ولذلك فعبارة شيخ الإسلام
أوضحها: "فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجبٌ إجماعاً".
وليعلم أن هذا التقسيم
للجهاد إلى جهاد دفعٍ وجهاد طلبٍ إنما هو تقسيم اصطلاحي وضعه الفقهاء لتيسير ضبط بعض
الفروع، ودرسها وحفظها، وإنما العبرة بالمعاني والحقائق لا بمجرد الألفاظ ومباني الاصطلاح
والمواضعة.
وهذا هو بعض السرّ في
فساد أفهام هؤلاء القوم المخلف وأتباعه، فإنهم اغتروا باصطلاحات كما سبق الإشارة إليه،
ولم يحققوا الحقائق ويمحصوا المعاني ويعطوا كل شيء حقه بحسب الدليل الشرعي.
وإلا فنحن نسأل هذا السائل:
ما هو جهاد الدفع وأين يوجد ومتى؟
فلو أن بلدة أهلها مسلمون
يحكمهم حاكم مسلمٌ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم (دار إسلام) في نواحي الدنيا
بعيدة عن ديار المسلمين الأخرى، وقع فيها انقلاب عسكري وسياسي، وسيطر على الحكم فيها
رجالٌ زنادقة أظهروا الكفر والردة عن الإسلام وعطلوا إقامة الصلاة، وساندهم قادة الجيش
فسيطروا على البلاد في أيام، وشرعوا في تبديل قانون البلد من شريعة الإسلام إلى قوانين
وضعية وضعوها وأخذوا يحملون الناس عليها....إلخ فما الواجب على الناس المسلمين سكان
هذه البلدة الآن؟
الجواب الذي لا جوابَ
غيرُه عند كل علماء المسلمين أنه يجب عليهم جهاد هذا الحاكم الكافر والخروج عليه ومنابذته
بالسلاح والقتال، ليخلعوه وينحّوه عن الحكم ويقيموا في مكانه مَن يحكمهم بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسم. هذا واجبٌ عليهم اتفاقاً، وإنما يسقط عنهم هذا الواجب
بالعجز، فقط، فإن عجزوا ورأوا أنهم لا يستطيعون وأنهم ضعفاء جدا عن مقاومة هذا الحاكم
الكافر ودولته وجنده وأنهم مقتولون مهزومون لو دخلوا في حرب معه، وبالجملة ظنوا أو
أيقنوا العجز، فإنهم يجب عليهم حينئذ الإعداد للجهاد حتى يصلوا إلى مرحلة القوة والقدرة
على مجاهدة هذا الحكم الكافر، وفي غضون ذلك يجب عليهم الدفع بما يقدرون من الدعوة والأمر
والنهي وكلِّ سعي مشروعٍ في تحصيل المقصود من إقامة شرع الله تعالى وإزالة حكم الكفار.
هل يسلّم المخلف وأتباعه
بهذا؟!
إن لم يسلّموا به فقد
خرجوا عن إجماع كل أهل العلم، واتبعوا غير سبيل المؤمنين، وخالفوا نصوص الكتاب والسنة،
وضلوا ضلالا بعيدا.
وإن سلموا فقد قامت عليهم
الحجة واندحض باطلهم، لأن أهل هذه البلدة التي تحوّلت -على الأصح من أقوال أهل العلم-
إلى دار كفر وحربٍ بمجرد سيطرة الكفار عليها وغلبة أحكامهم الكفرية عليها، يجب عليهم
الجهاد، أو على الأقل هو مشروعٌ بإجماع العلماء، لا يخالف في ذلك أحدٌ من العلماء،
كما أوضحناه، فإذا قاموا وجاهدوا فما هو هذا الجهاد إلا جهاد الدفع؟! بحسب التقسيم
الفقهي الاصطلاحي، لأنه دفع لهذا الكافر الصائل على الدين والمال والعرض والأرض.. وإن
شئت أن تسميه جهاد طلبٍ فافعل، لا يضرّك..!! ولكن لا ترتب عليه إلا أحكامه الخاصة بجهاد
الدفع، وأعظمها أنه متعينٌ على أصحاب تلك الناحية بخلاف جهاد الطلب المعروف في اصطلاح
الفقهاء، فهذه في النهاية مجرد اصطلاحات أيها الإنسان..!! المهم أنه جهادٌ مشروع بل
واجبٌ مع القدرة والمتخلف عنه بغير عذرٍ فاسقٌ مستحقٌ للعقوبة ساقط العدالة.
فتدبر هذا المثال لكي
تدرك مدى اغترار القوم بالألفاظ والاصطلاحات، وبُعدهم عن التحقيق والعلم النافع.
والله يهدي من يشاء إلى
صراط مستقيم.
واعلم أن حقيقة قولهم
-كما يصرح به المخلف- أنه لابد لمشروعية الجهاد من وجود دار للإسلام ينطلق منها الجهاد
والمجاهدون.. هذا قولهم، يعني: أن شرط مشروعية الجهاد هو: وجود دولة إسلامية ممكنة
منها ينطلق الجهاد.. وهذا كله من الباطل والكذب على الله ورسوله ودينه، لأنه لا دليل
عليه ولا برهان، وما أنزل الله به من سلطان، ولم يقل به أحد من أهل العلم من أهل السنة
على مدار تاريخ الإسلام فيما نعلم، وإنما هو نفس قول الرافضة أخزاهم الله إنه لا جهاد
إلا بإمام ويعنون به الإمام المعصوم، حتى جاء الخميني الهالك ووضع لهم نظرية ولاية
الفقيه النائب عن الإمام الغائب، ليخرجهم من هذه الضائقة الفقهية التاريخية.!!
وصورة أخرى شبيهة بما
ذكرناه تبين فساد هذا القول وضلاله: فلو فرض أن بلداً للمسلمين كانت تحكم بالإسلام
وتعلوها شرائعُهُ ويهيمين عليها سلطانه، فتوجه نحوها عدوٌ بقوته وجيشه يريدُ مداهمتها
والغلبة على أهلها، فإن جهاد أهلها عند أول جزء من أرض الإسلام وطأته أقدام العدو يُعَدّ
جهادَ دفعٍ، حتى على قول هذا المخلف المفتون، فإذا تغلب هذا العدو على البلدِ وبسط
سلطانه، فمقتضى قول هذا المفتون وشيعته أن الحال قد انقلب فوراً وتبدل الحكمُ في طرفة
عين وصار الجهادُ عند أول لحظة تسلط الكفارِ وغلبتهم على البلدِ ليس مشروعاً، لأنه
لم يعد هناك دارُ إسلام يجب الدفاع عنها بعدما صارت القوة والسلطة في يد العدو الكافر
المتغلب، فهل يذهب لهذا عاقل يدري ما يقول؟! أم هو نفثة شيطانية وشبهة إبليسية يراد
منها إسقاط واجب الجهاد الذي بدأت معانيه وحقائقه تسري في أمة الإسلام.!!
فليتدبّر العاقلُ ذلك،
وبالله التوفيق.
الخامس:
أن مِن موجـِبات الجهاد، ومن المواضع التي يجب فيها على المسلمين حتى تحصل الكفاية،
فإن قام به من يكفي فقد كفى ونال الأجر، وإن لم يقم به مَن يكفي أثم الجميع حتى يقوموا
به أو يقومَ به من يكفي منهم: تخليصَ أسرى المسلمين من أيدي الكفار.
ومعلومٌ
كم للمسلمين من أسرى عند الكفار اليوم.
فلو
قام المجاهدون يقاتلون أعداء الله وينكون فيهم ويتحيّنون فيهم الفرص لتخليص أسرى المسلمين
فهذا مشروع ولا شك، وعملٌ صالح، كيف وهو فرضٌ عند جميع العلماء.!
قال القاضي ابن العربي
المالكي رحمه الله: " إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين؛
فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج
إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم، حتى لا
يبقى لأحد درهمٌ، كذلك قال مالكٌ وجميعُ العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون
على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال
والعدة والعدد والقوة والجلد".اهـــ
ولا شك أن أحد أسباب وجوب
الجهاد على المسلمين اليوم، بل وتعيّنه على جميعهم، هو هذا السبب الذي ذكرناه وهو تخليص
الأسرى، ولا شك أن المجاهدين من القاعدة وسائر إخوانهم أهل التوحيد والسنة والعقائد
السلفية السليمة يجاهدون من أجل ذلك مع باقي المقاصد المرعية، والحمد لله رب العالمين.
السادس:
أنه على التنـزّل يقال لهذا المعترض الجاهل: هب أن المجاهدين اليوم أعزهم الله قاموا
يجاهدون من أجل تخليص قومهم "الكفار" -على زعمكم الباطل- أو أي كفارٍ مستضعفين،
يبتغون تخليصهم من ظلم الظلمة الفراعنة وتحريرهم من قهر الجبارين الطاغين.. فما حكمُ
ذلك عندك؟!
وهل يصحّ أن يقال: هذا
قتال في سبيل الطاغوتِ؟
أو يقال: هذا كفرٌ بالله
تعالى وموالاة للكفار المشركين؟
أو يقال: هذا ليس قتالا
لإعلاء كلمة الله؟
أو ماذا؟ بيّنوا لنا..!!
وأما نحن فنقول بحمد الله:
لو قدر المجاهدون أن ذلك فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، بتخليص القوم من القهر وتحريرهم
من الجبابرة المستولين عليهم، رحمةً بهم وإحساناً، وليكونوا قادرين على حسن الاختيار،
ولأن المرجوَّ منهم أنهم إذا تحرروا يكونون أدعى وأدنى إلى قبول دعوتنا وأقربَ إلى
قبول الإسلام والدخول فيه أو الرجعوع إليه، ولنتوصّل بذلك إلى إقامة الدين ورفع رايات
دعوة التوحيد يفيء إليها الناسُ، والحالُ أنه لم يوجَد طريقٌ إلى جهاد أعداء الله وتحقيق
مقاصد الجهاد غير هذا الطريق في ظرفٍ معيّن وأحوالٍ معيّنة.. فإن هذا جائزٌ إن شاء
الله تعالى، كما هو اختيار بعضِ العلماء، ويكون حينئذٍ جهادا في سبيل الله مراداً به
إعلاءُ كلمة الله.
وانظر في هذا ما جمعه
الشيخ أبو قتادة من أقوال العلماء في رسالته "جؤنة المطيبين" في فصل: تحقيق
حديث قتال الزبير رضي الله عنه مع النجاشي، فإنه ساق أقوالاً مهمة وفتاوى للعلماء في
المسألة.
وهذا
جزء يسيرٌ مما نقله أبو قتادة فرّج الله عنه:
وفي المدونة لسحنون المالكي:
قال مالك في الأسارى يكونون في بلاد المشركين يستعين بهم الملك على أن يقاتلوا عدواً
له ويجاء بهم إلى بلاد المسلمين. قال: لا أرى أن يقاتلوا على هذا، ولا يحل لهم أن يسفكوا
دماءهم على مثل ذلك؛وإنما يقاتَلَ الناس ليدخلوا في الإسلام من الشرك، فأما أن يقاتلوا
الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا في ذلك دماءهم في ذلك فهذا مما لا ينبغي
ولا ينبغي لمسلم أن يسفك دماً على هذا. (1/391).
وفي مسائل الإمام أحمد
لأبي داود: قال الإمام أحمد: لو قال ملِكُ الكفار للأسرى المسلمين: اخرجوا فقاتلوا
أعطيكم كذا وكذا، فلا يحل أن يقاتلوا معه، وإن قال: أخلي عنكم، فلا بأس بذلك رجاء أن
ينجوا.
وسئل: إن قال لهم ملك
الكفار: أعطيكم وأحسِنُ إليكم، هل يقاتلون معه؟
قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"،
لا أدري (ص 248-249).
يقول أبو قتادة:
رحم الله أهل العلم والتقوى كيف كانوا على بصيرة من دينهم، وكيف كانت تقواهم.
فهذا الإمام أحمد يقول
في مسألة لا أدري، ولو عرضت اليوم على غِرّ صغير جاهل لما حك ذقنه قليلا قبل أن يخوض
فيها ويقول فيها ما يرى، ثم لن يتردد في تبديع مخالفه ولعنه. اهـــ
وانظر للفائدة:
كيف فرّق الإمام أحمد بين قتالهم معهم رجاءَ أن ينجوا، وبين قتالهم معهم من أجل نيلِ
ما وعدهم الملِكُ الكافر به بقوله أعطيكم وأحسِنُ إليكم. فأجاز الأول، وتردد في الثاني
خشية أن يكون قتالا لا في سبيل الله بل لمجرد الدنيا.
فهذا بعضُ كلام الأئمة
في هذه المسألة، فأين الكفرُ وموالاةُ الكافرين من ذلك؟!! وإنما الكلامُ في الجواز
من عدمه، وقد تردد بعضُ الأئمة في بعض الصور.!
فالله
المستعان.
والله أعلم.
وهذا ما تيسر كتابته حول
هذا السؤال.
وأسأل الله تعالى أن ينفع
به كاتبه وقارئه والساعي فيه بخيرٍ، وأن يجعله في ميزان حسناتهم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد
إذ هديتنا وهبْ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.
والحمد لله رب العالمين
أولا وآخراً وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين.
كتبه: عطية الله
رجب 1428هـ
